Laporan Bupati Pijay di Kritik
PIDIE JAYA, Lamberitaaceh – Pihak DPRK Pidie Jaya mengultimatum pemerintah terkait Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ayub Abas dan Said Mulyadi
2016 lalu.
Legislator Pijay mengkritisi usai Tim Pansusnya melakukan Kunker di lapangan terkait pembangunan yang bermasalah.
Dalam rapat Paripurna, anggota DPRK Pidie Jaya Heri Ahmadi
mengkritisi terkait pembangunan ruang komputer SMAN Unggul Meureudu.
Hasil Pansus, bangunan tersebut belum difungsikan.
“Pembangunan RKB PAUD Meunasah Mancang catnya kurang sempurna
sehingga bangunan terlihat cepat pudar dinding dan lantainya sudah retak
akibat gempa. Dan bangunan Mushala SMPN I Ulim, tempat wuduknya lebih
besar dari atap, Mushala bocor sebelum digunakan. Termasuk pembangunan
kantor guru dan kepala sekolah SDN Tutue Ara kuncinya belum diserah
terimakan,” katanya.
Selain pembangunan sarana pendidikan, Heri Ahmadi juga meminta
bendungan Teluk Sanding perlu ditinggikan tanggulnya sehingga air tidak
mengalir ke badan jalan.
Sementara itu, Tgk Muslim menyarankan Pemkab agar Mushalla SMKN
Bandar Dua diperbaiki akibat dihantam gempa. Termasuk pembersihan
bendungan di Uteun Bayu.
Misdar juga mengaku prihatin terkait pembangunan Mushala dimana
kualitas bangunannya jauh dari kesempurnaan, kondisi dinding retak
kelapon berjatuhan, atap bocor sehingga tak bermamfaat.
“Pembangunan kanopi pasar pagi harus di buat saluran di pinggir jalan
supaya tidak terjadi genangan air pada ruas jalan agar pedagang kaki
lima nyaman. Termasuk pengatifan Damkar untuk siaga terhadap kebakaran,”
ujarnya.
Muslim Adam menyarankan Pemkab agar di bangun kantor keuchik
Gampong Cot Makaso yang hancur akibat gempa. Selain itu, Muslim juga
menuding terkait adanya pergeseran anggaran SDN Pangwa tanpa
pemberitahuan atau pembahasan dengan DPRK. Dia juga meminta difungsikan
empat ruang belajar SMA Negeri Trienggadeng, sekaligus memperketat
pengawasan internal di sekolah baik pembangunan maupun proses belajar –
mengajar.
“Pekerjaan jalan Trienggadeng Pangwa juga belum tuntas,
penyelesaiannya masih 37 persen. Hal ini kita sayangkan karena anggaran
terserap Rp5 miliar. Tolong panggil konsultan pengawas dan kontraktor
pelaksana untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan
aturan, sebelum kami panggil polisi,” tuturnya.zoni jamil