Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya
PIDIE JAYA, Lamberitaaceh Pihak DPRK Pidie Jaya mengultimatum pemerintah terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ayub Abas dan Said Mulyadi 2016 lalu. 
 
Legislator Pijay mengkritisi usai Tim Pansusnya melakukan Kunker di lapangan terkait pembangunan yang bermasalah.

Dalam rapat Paripurna, anggota DPRK Pidie Jaya Heri Ahmadi mengkritisi terkait pembangunan ruang komputer SMAN Unggul Meureudu. Hasil Pansus, bangunan tersebut belum difungsikan. 

“Pembangunan RKB PAUD Meunasah Mancang catnya kurang sempurna sehingga bangunan terlihat cepat pudar dinding dan lantainya sudah retak akibat gempa. Dan bangunan Mushala SMPN I Ulim, tempat wuduknya lebih besar dari atap, Mushala bocor sebelum digunakan. Termasuk pembangunan kantor guru dan kepala sekolah SDN Tutue Ara kuncinya belum diserah terimakan,” katanya.

Selain pembangunan sarana pendidikan, Heri Ahmadi juga meminta bendungan Teluk Sanding perlu ditinggikan tanggulnya sehingga air tidak mengalir ke badan jalan.

Sementara itu, Tgk Muslim menyarankan Pemkab agar Mushalla SMKN Bandar Dua diperbaiki akibat dihantam gempa. Termasuk pembersihan bendungan di Uteun Bayu.

Misdar juga mengaku prihatin terkait pembangunan Mushala dimana kualitas bangunannya jauh dari kesempurnaan, kondisi dinding retak kelapon berjatuhan, atap bocor sehingga tak bermamfaat.

“Pembangunan kanopi pasar pagi harus di buat saluran di pinggir jalan supaya tidak terjadi genangan air pada ruas jalan agar pedagang kaki lima nyaman. Termasuk pengatifan Damkar untuk siaga terhadap kebakaran,” ujarnya.

Muslim Adam menyarankan Pemkab agar di bangun kantor keuchik Gampong Cot Makaso yang hancur akibat gempa. Selain itu, Muslim juga menuding terkait adanya pergeseran anggaran SDN Pangwa tanpa pemberitahuan atau pembahasan dengan DPRK. Dia juga meminta difungsikan empat ruang belajar SMA Negeri Trienggadeng, sekaligus memperketat pengawasan internal di sekolah baik pembangunan maupun proses belajar – mengajar.

“Pekerjaan jalan Trienggadeng Pangwa juga belum tuntas, penyelesaiannya masih 37 persen. Hal ini kita sayangkan karena anggaran terserap Rp5 miliar. Tolong panggil konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan aturan, sebelum kami panggil polisi,” tuturnya.zoni jamil