Articles by "News"

LAM BERITA ACEH – Bupati Aceh Selatan Tgk Amran meresmikan Yayasan Syahira Nayla Suni (SNS) yang terletak di Jalan T Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh. Sabtu, 27 Maret 2021.

Turut mendampingi Bupati Aceh Selatan dalam peresmian tersebut, Pendiri Yayasan H Jamai Suni, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat, Anggota DPRA Ali Basrah dan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Jasman J. Ma’ruf serta disaksikan segenap pengurus Yayasan, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, H Jamai Suni mengatakan sangat bahagia dengan diresmikannya Yayasan Syahira Nayla Suni ini yang juga sebagai rumah singgah atau tempat tinggal sementara bagi pasien kurang mampu dari Kabupaten/Kota yang sedang menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh.

H Jamai mengisahkan pembangunan Yayasan yang juga sebagai rumah singgah ini berawal dari perjalanan dirinya yang prihatin dan ingin membantu masyarakat dari daerah-daerah di Kabupaten/Kota se-Aceh saat dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Aceh.


Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni saat memberikan sambutan sebelum prosesi peresmian Yayasan tersebut.

Banyak masyarakat kita yang kurang mampu dalam mencari penginapan ketika berobat ke Rumah Sakit di Provinsi Aceh, sehingga mereka ada yang tidur di Rumah Sakit bahkan di bawah tangga-tangga, karena saat ini seperti kita ketahui bersama, fasilitas dan tenaga medis di daerah terbatas sehingga banyak pasien harus di rujuk ke Rumah Sakit Provinsi Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Terangnya.

“Setelah melihat kejadian tersebut hati saya menjadi miris dan saya berusaha membantu mereka dengan dana seadanya, pembangunan berawal dari tahun 2017, mulai dari empat kamar sampai sekarang ini pembangunan terus dilakukan sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu di tahun 2020 sampai 2021 Alhamdulillah sekarang sudah selesai dengan 17 kamar beserta ada satu mobil untuk antar jemput pasien telah tersedia di Yayasan SNS ini.” Ungkapnya.

Disinggung wartawan saat dikonfirmasi terkait sumber anggarannya, H Jamai mengatakan “Alhamdulillah semuanya saya lakukan dengan dana pribadi dan jumlah berkisar Rp. 3,5 Milyar mulai dari pembelian tanah, proses pembangunan, dan fasilitas serta ada mobil khusus untuk antar jemput pasien ke Rumah Sakit nantinya yang sudah kita peusijuk juga tadi bersama bangunan rumah singgah yang telah kita resmikan.”

Dan Alhamdulillah juga ini semua dapat saya lakukan berkat doa dan dukungan dari orang tua, istri dan seluruh keluarga yang selalu mendukung apa yang saya lakukan ini demi membantu masyarakat kurang mampu. Tambahnya.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni foto bersama Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Anggota DPRA Ali Basrah, Rektor UTU Meulaboh Jasman J. Ma’ruf, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat usai prosesi peresmian Yayasan tersebut.

H Jamai juga menegaskan bahwasanya tujuan ia dirikan Yayasan SNS ini memang untuk membantu saudara-saudara kita yang berobat ke Banda Aceh dan tidak mampu menyewa penginapan. “Sehingga juga kadang karena keterbatasan kamar kami tidak sanggup menampung semua keluarga pasien, meski begitu selalu ada solusi dalam keadaan tertentu. Saya berharap mudah – mudahan selalu ada donatur dan relawan-relawan yang membantu untuk ditambahkannya jumlah kamar dan juga fasilitas lainnya yang mungkin masih dirasa kurang disini.”

“Kami juga berharap kepada saudara-saudara dan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemko Banda Aceh, Pemkab Aceh Selatan, serta para dermawan baik yang di Aceh maupun diluar Aceh mari kita sama-sama membantu masyarakat. Sebab dengan adanya rumah singgah ini secara tidak langsung telah membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang menjalani pengobatan di Ibu Kota Provinsi.” Tutup H Jamai.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat atas nama Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi H Jamai Suni atas inisiatif pembangunan rumah singgah ini. Kita juga sudah memiliki rumah singgah di Lamjabat, namun diperuntukkan khusus untuk melakukan pembinaan bagi para pelanggar syariat.

“Tujuan mulia pak Jamai ini juga menjadi bagian dari kerja kami sebagai Kepala Dinas Sosial, dan apabila kedepan pak Jamai ada butuh dukungan juga akan kami bantu fasilitasi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh.” Ujar Hidayat.

Bupati Aceh Selatan Tgk Amran melakukan prosesi peusijuk kendaraan operasional Yayasan Syahira Nayla Suni.

Sementara itu Bupati Aceh Selatan Tgk Amran yang dikonfirmasi media ini mengatakan, kami sangat mengapresiasi peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni ini, kami juga berharap agar bangunan yang dibangun oleh H Jamai Suni ini bisa dikelola dengan sangat baik terutama untuk dimanfaatkan kepada keluarga ataupun pasien yang berobat rujukan dari rumah sakit daerah.

Ini berlaku bukan hanya untuk satu Kabupaten saja, tapi berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, kami juga berpesan agar bisa tetap menjaga kebersihan kepada siapapun nanti yang singgah di Yayasan SNS ini. Ujar Bupati Amran.

“Yayasan Rumah Singgah ini merupakan hasil dari sumbangan H Jamai Suni bersama keluarga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Aceh, kami dari Pemerintah Aceh Selatan setelah melihat fasilitas di rumah singgah ini, Insya Allah tahun 2022 akan membantu kekurangan fasilitas di rumah singgah ini. Semoga rumah singgah ini bermanfaat bagi keluarga pasien darimanapun nantinya.” pungkas Bupati Aceh Selatan.

Ditempat yang sama Anggota DPRA Ali Basrah mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni ini yang didirikan oleh H Jamal Suni dan sudah diresmikan oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, harapan kami semoga rumah singgah ini bisa membawa manfaat khususnya untuk saudara-saudara kita dari Aceh Selatan dan sekitarnya.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni foto bersama Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Anggota DPRA Ali Basrah, Rektor UTU Meulaboh Jasman J. Ma’ruf, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat usai prosesi peusijuk kendaraan operasional Yayasan tersebut.

“Kami secara pribadi sangat mendukung pembangunan rumah singgah ini, tetapi mendukung saja tidak cukup, kita juga harus memberikan kontribusi. Kedepan Insya Allah akan kita bantu dari anggaran APBA, karena ini sudah tahun berjalan untuk ke depan di tahun 2022 tentu ini nanti saya akan diskusi dengan H Jamai Suni dan kawan-kawan apa yang kita bisa alokasikan sepanjang itu jadi kewenangan Pemerintah Aceh dan saya merasa terharu serta bangga kalau kawan-kawan kita yang mempunyai kemampuan secara ekonomi bisa memberikan kontribusi secara sosial untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, memang di kondisi situasi Pandemi Covid-19 ini sangat menggangu ekonomi masyarakat kita, apalagi kita ketahui Dinas Kesehatan misalnya fasilitas dan tenaga medis di daerah itu tidak memadai sehingga rumah sakit daerah selalu merujuk ke rumah sakit provinsi, sehingga pasien dan keluarga memerlukan tempat menginap di rumah singgah seperti ini yang tentunya sangat membantu masyarakat dari daerah-daerah.

“Saya juga menghimbau dan mengajak kepada kawan-kawan serta saudara-saudara untuk ikut berkontribusi memperhatikan rumah singgah ini, karena dukungan dari Bupati Aceh Selatan dan Anggota DPRA saja tidak cukup, kita perlu kerjasama bahu membahu dalam membangun dan membantu masyarakat, sehingga kedepan bisa lebih baik lagi tata kelolanya.” Tutup Anggota DPRA Ali Basrah.

Sementara itu ketua panitia kegiatan peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni, Hj Siti Ramazan SE dikonfirmasi media mengatakan semoga Yayasan ini dapat berkembang lebih baik lagi, karena ini merupakan amal ibadah kalau dilihat dari segi agama, tetapi dari segi sosialnya sangat tinggi faedahnya, karena keluarga pasien yang kurang mampu tentu sangat membutuhkan rumah singgah sebagai tempat menginap saat dirujuk dari daerah ke Rumah Sakit di Kota Banda Aceh.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni dan keluarga foto bersama Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Hj Siti Ramazan SE dan Suami Arisman.

“Semoga rumah singgah ini dapat berjalan dengan lancar dan banyak dukungan dari luar baik dari Pemerintah Daerah juga dari pengusaha-pengusaha yang ada di Banda Aceh maupun pengusaha-pengusaha Barat Selatan, semoga banyak dermawan-dermawan yang memperhatikan rumah singgah ini, dan tentunya semoga bermanfaat dengan adanya bantuan rumah singgah ini dari H. Jamai Suni ini.

Sumber: https://www.newsbandaaceh.com


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah bentuk subsidi kuota internet belajar menjadi kuota umum alias bisa mengakses semua situs dan aplikasi.

Bentuk kuota tersebut berbeda dengan subsidi kuota yang diberikan pada 2020 yang dibagi dua, yakni umum dan khusus alias hanya bisa digunakan untuk mengakses sejumlah aplikasi pembelajaran tertentu.

"Dengan kuota umum yang dihadirkan ini kita harapkan peserta didik lebih fleksibel dalam mengeksplorasi semua website," ujar Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Hasan Chabibie dalam jumpa pers daring, Rabu 3 Maret 2021.

Hasan menuturkan bahwa perubahan bentuk kuota tersebut diputuskan berdasarkan hasil evaluasi pihaknya terkait keterbatasan dosen, guru, maupun peserta didik mangakses internet selama PJJ.

Ia memastikan kuota belajar umum itu nantinya dapat mengakses semua laman atau situs, kecuali sejumlah situs yang dilarang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan beberapa aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Tiktok.

Meski aplikasi media sosial itu kerap digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, Hasan mengklaim persentasenya kecil dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya.

"Itu semuanya kuota umum kecuali yang memang terblokir Kominfo terutama situs-situs yang tentu saja tidak menyehatkan dan social media activity semacam Facebook, Twitter, Instagram, dan Tiktok," jelas dia.

"Jadi bukan berarti di sana tidak ada proses belajar mengajar. Orang kan masih sering pakai buat diskusi, kami tahu. Orang kadang upload sesuatu di instagram, oke kita juga paham. Tapi kalau dihitung secara persentase hasil pemakaian sebagian besar kuota yang kemaren 2020 terbesar masih WhatsApp, searching di Google," tambahnya.

Jika dirinci, besaran kuota belajar yang setidaknya akan diterima sekitar 30 juta siswa dan guru yakni, 7 GB per bulan untuk peserta didik tingkat PAUD, 10 GB untuk tingkat peserta didik tingkat pendidikan dasar, 12 GB untuk pendidik PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan menengah, lalu 15 GB untuk mahasiswa dan dosen.

Besaran kuota tersebut lebih kecil dibanding subsidi kuota pada 2020 yakni, untuk siswa PAUD bantuan kuota mencapai 20 GB per bulan, siswa pendidikan dasar dan menengah 35 GB, guru 42 GB, serta mahasiswa dan dosen masing-masing 50 GB.

"Bahwa dengan kuota umum yang dihadirkan ini kita harapkan peserta didik lebih fleksibel dalam mengeksplorasi semua website, yang akan mereka jadikan referensi pembelajaran," kata Hasan


Nonton TV Online semua channel Indonesia lengkap, streaming TV dan video tanpa berlangganan.

Nonton siaran langsung live streaming Trans TV yang cepat, ringan tanpa buffering. Menyajikan program entertainment yang variatif, kreatif, edukatif dan inovatif seperti My Trip My Adventure, Insert, Brownis dan masih banyak lagi serta menjadi trendsetter dalam dunia pertelevisian Indonesia




  




Di beberapa negara, kepadatan penduduk, kurangnya guru berkualitas, dan dana pendidikan yang tidak memadai menjadi penghambat pendidikan anak usia dini. Ini tidak terjadi di negara-negara yang tercantum di bawah ini yang memiliki rasio guru dan murid ideal yakni satu guru mengajar antara 6 hingga 10 siswa di sekolah dasar. Dengan rasio guru dan murid yang kecil itu, seorang guru mudah memberi perhatian dan pengawasan kepada siswa.


1. San Marino

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 6 siswa

Di San Marino, sebuah negara mikro yang dikelilingi oleh Italia, tingkat melek huruf dari populasi orang dewasa mencapai 98%. Rasio siswa-guru pendidikan dasar di sana yakni 6 murid per satu guru. Rasio ini adalah angka tertinggi di dunia. Sistem pendidikan San Marino didasarkan pada kurikulum Italia, dan mencakup lima tahun pendidikan dasar.

2. Bermuda
 
 
Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 7 siswa

Bermuda, sebuah negara di kawasan Karibia juga berada di garis depan dalam hal melek huruf warganya di mana tingkat melek huruf orang dewasa sebesar 98%. Pendidikan di Bermuda diwajibkan antara usia 5 dan 18 tahun. Sebanyak 60% siswa di negara ini bersekolah di sekolah negeri, yang menawarkan pendidikan gratis hingga usia 18 tahun. Sekolah dasar di negara itu memiliki satu guru untuk setiap 7 siswa

3. Liechtenstein
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 8 siswa

Liechtenstein, negara mikro berbahasa Jerman di Eropa tengah, memiliki tingkat melek huruf membanggakan. Faktanya, pada dasarnya 100% populasi orang dewasa di negara mini melek huruf. Negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang sangat baik, termasuk gaji guru sekolah menengah. Dengan populasi hanya 36.925 (berdasarkan sensus 2013), satu kelas di sekolah dasar dihuni tidak lebih dari selusin siswa. Di Liechtenstein rasio guru dan murid yakni satu guru mengajar tak lebih dari 8 siswa.

4. Kuwait
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Di Kuwait, negara Asia Barat dengan tingkat melek huruf orang dewasa 96% (sesuai data Bank Dunia 2013), pendidikan dasar dan menengah diwajibkan oleh undang-undang. Anak-anak dengan kewarganegaraan Kuwait di negara ini juga bersekolah di banyak sekolah negeri secara gratis dengan syarat tertentu. Rasio murid-guru sekolah dasar di negara ini adalah 9 murid per guru.

5. Luksemburg
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Luksemburg, negara terkurung daratan di Eropa Barat, memiliki sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik di mana kehadiran sekolah adalah suatu keharusan bagi anak antara usia 4 hingga 16 tahun. Mayoritas sekolah di negara ini menawarkan pendidikan gratis untuk sekolah dasar. Tidak lebih dari sembilan siswa diajar oleh satu guru di setiap kelasnya.

6. Kuba 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Menurut data UNESCO di 2015, Kuba memiliki tingkat melek huruf 99,7%. Negara ini memiliki sistem pendidikan peringkat teratas yang dipertahankan dengan alokasi anggaran pemerintah sebesar 10% dari anggaran nasional. Pendidikan sekolah dasar diwajibkan di negeri Fidel Castro ini dan ada rata-rata 9 murid di sekolah dasar untuk ditangani oleh seorang guru.

7. Andorra

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Tingkat melek huruf orang dewasa di Andorra, negara mikro di Eropa Barat Daya ini hampir 100%. Pendidikan anak usia 6 hingga 16 tahun adalah wajib di negara ini, di mana pendidikan juga diberikan secara gratis hingga tingkat menengah.

Tiga jenis sekolah hadir di negara ini dalam istilah bahasa pengantar yang sebagian besar digunakan. Yaitu, sekolah Andorra, Prancis, dan Spanyol, dengan sekitar 50% anak Andorra bersekolah di sekolah dasar berbahasa Prancis. Pendidikan di negara ini tidak hanya gratis, tetapi rasio guru dan murid kecil yakni satu guru hanya mengajar 9 siswa.


Tiga jenis sekolah hadir di negara ini dalam istilah bahasa pengantar yang sebagian besar digunakan. Yaitu, sekolah Andorra, Prancis, dan Spanyol, dengan sekitar 50% anak Andorra bersekolah di sekolah dasar berbahasa Prancis. Pendidikan di negara ini tidak hanya gratis, tetapi rasio guru dan murid kecil yakni satu guru hanya mengajar 9 siswa.

8. Swedia

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Swedia memiliki sistem pendidikan sangat maju yang menyebabkan tingkat melek huruf warganya sangat tinggi. Negara Skandinavia ini memastikan bahwa setiap anak menerima pendidikan kelas awal yang optimal di sekolah-sekolah. Sekolah di Swedia memiliki jumlah guru yang besar dengan rasio setiap guru mengajar hanya 10 siswa di setiap kelasnya.

9. Islandia

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Islandia memiliki standar pendidikan dan melek huruf yang sangat tinggi. Rasio murid sekolah dasar dengan guru adalah 10: 1. Anak-anak usia 6 hingga 16 tahun di negara ini wajib bersekolah. Di Islandia, setiap anak, terlepas dari tempat asal, jenis kelamin, status ekonomi, atau kepercayaan agama, diberi kesempatan untuk menikmati hak atas pendidikan yang bebas dan adil.

10. Polandia
 
Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Hampir setiap orang dewasa di Polandia memiliki tingkat melek huruf sebesar 99,8% (data UNESCO di 2015). Untuk setiap 10 siswa sekolah dasar di Polandia, hanya ada satu guru. Dengan demikian, negara ini memiliki sistem pendidikan yang berkembang sangat baik, di mana setiap anak di sekolah dasar menerima perhatian dan dorongan yang tepat. 

 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta perwakilan Majelis Tinggi dan seluruh ketua DPD berencana mendatangai Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3/2021) pukul 08.30 WIB.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarief Hasan mengatakan kedatangan mereka ke Kemenkumham guna menyikapi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, sekaligus menyampaikan bukti terkait legalitas kepengerusan DPP Partai Demokrat kubu AHY.

"Kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART. Ingin menunjukan pada Kemenkumham yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah, itu diluar konstitusi AD/ART partai Demokrat," kata Syarief di DPP Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

Adapun semua berkas dan surat terkait keabsahan DPP Partai Demokrat kubu AHY, kata Syarief akan dibawa serta ke Kemenkumham pada Senin. Namun, apakah mereka akan menyampaikam bukti-bukti langsung kepada Menkumham Yasonna Laoly, Syarief belum bisa memastikan.

"Oh iya bawa semua, SK dan segala macam kita lengkap lah," ujarnya.

Ia juga menegaskan kedatangan AHY dan ketua DPP seluruh Indonesia tidak akan didampingi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, terkait kubu Ketua Umum versi KLB Sumut, Moeldoko yang direncanakam mendatangi Kemenkumham, Syarief hanya berharap kedatangan kedua kubu tidak berbarengan.

"Infonya begitu, mudah-mudahan tidak sama lah," tuturnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara segera mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin besok.

Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pendaftaran ke Kemenkumham, termasuk dengan keputusan menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

Sumber: https://www.suara.com/

 

Kepolisian Daerah atau Polda Aceh membidik indikasi korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan portabel di Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai Rp41,2 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan penanganan kasus ini masih dalam pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket.

"Penanganan kasus ini masih tahap klarifikasi dan sampai saat ini masih belum ada pemeriksaan pihak-pihak terkait," kata Winardy di Banda Aceh seperti dilaporkan Antara, Selasa (23/2/2021).

Winardy menyebutkan tim Polda Aceh masih mendalami dan mempelajari data-data yang sudah dimiliki. Setelah itu akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya, apakah apakah akan ditindaklanjuti ke tahap ke penyelidikan atau tidak.

"Masih pendalaman data-data yang dimiliki oleh Polda Aceh. Jadi, Polda Aceh belum melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Arti, Polda masih menentukan validasi data terlibat dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh pada tahun anggaran 2020 melakukan pengadaan 400 paket tempat cuci tangan atau wastafel portabel dengan nilai Rp41,2 miliar.

Mekanisme penentuan pemenang proyek pengadaan tersebut dilakukan dengan sistem pengadaan langsung. Masing-masing paket pengadaan berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

 
LAM BERITA ACEH - Mutu pendidikan Aceh semakin membaik meski masih di tengah badai Pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan sendiri oleh peserta didik SMA/SMK sederajat di Aceh.

Seperti pada Try Out Akbar yang sebelumnya diselenggarakan serentak secara virtual oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Lembaga Teknos Aceh pada 13 Februari 2021 lalu.

Hasilnya, sebanyak 20 persen atau 1.500 peserta didik dinyatakan lulus atau memenuhi passing grade. Hasil ini menggambarkan generasi didik di provinsi paling barat Indonesia ini terus bangkit untuk menggapai impian menembus perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Hasil yang diraih hari ini kita harapkan menjadi suatu langkah awal yang baik. Kepada anak-anak sekalian saya mengajak ayo bersemangat, kawan-kawan kalian ini sudah ada yang memenuhi passing grade," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati M.T, Sabtu, (06/03/2021) di Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Dyah Erti Idawati usai diumumkannya juara Try Out Online Akbar jenjang SMA/SMK sederajat seluruh Aceh. Dalam kesempatan itu, Istri Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT ini turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri MM, pihak Teknos Aceh, para Kepala Bidang dan Kepala UPTD Balai Tekkomdik Aceh, Teuku Fariyal S.Sos, MM serta beberapa Kepala SMA dan siswa-siswi dari Kota Banda Aceh.

Pengumuman juara Try Out Online Akbar ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh, yang dihelat secara Virtual dari Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh.

Dyah Erti Idawati usai pengumuman hasil try out online tersebut, mengapresiasi dan memotivasi peserta didik yang telah berkompetisi pada ajang tersebut untuk menembus perguruan tinggi, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Usaha anak-anak kita patut kita apresiasi karena semangat mereka melanjutkan pendidikan sangat besar, ini merupakan harapan besar bagi Aceh menjadi lebih baik melalui dunia pendidikan. Hanya saja perlu kita perkuat lagi di sekolah-sekolah melalui para pengajar (guru)," ujar Dyah.

Menurutnya, try out ini diharapkan sebagai serapan ataupun paparan anak-anak Aceh ke perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, misi mencapai Aceh Hebat akan terlaksana dengan baik, karena ia menilai sektor pendidikan menjadi yang utama.

"Nah, ini bagian dari upaya-upaya kita untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari tingkat pendidikan yang rendah dengan inovasi-inovasi baru yang nggak hanya sekedar yang mainstream saja," katanya.

Masih kata Dyah Erti Idawati, Pemerintah Aceh terus bergerak untuk mewujudkan pendidikan di Aceh ke arah yang lebih baik. Ia pun berharap Dinas Pendidikan Aceh terus melanjutkan inovasi ini. "Anak-anak sudah bersemangat tadi. Kita sampaikan di seluruh kabupaten/kota. Insya Allah kita dalam satu-dua minggu kedepan ini kita adakan sekali lagi walaupun tidak sebesar yang tahap pertama," tuturnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menghimbau kepada seluruh orang tua di Aceh, bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting untuk masa depan anak-anak.

"Kita harus mensupport pendidikan anak-anak untuk bisa setinggi mungkin. Intinya mereka harus memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih tinggi, mereka hidup harus lebih baik dari kita. Nah itu tentunya semangat kepada semua orang tua. kita beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk hidup lebih baik," tambahnya.

Sebagaimana diketahui juara I Try Out Online Akbar tingkat Provinsi bidang Polri diraih pelajar MAN Kota Lhokseumawe, bidang Kedinasan diraih siswa SMAN 2 Banda Aceh, bidang UTBK diraih pelajar SMKN 3 Kota Lhokseumawe.

LAM BERITA ACEH - Hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pihak Cabang Dinas Pendidikan Aceh Pidie dan Pidie Jaya membagikan sertifikat kepada 9 juara Try Out kabupaten Pidie Jaya dan 9 Juara Try Out untuk Kabupaten Pidie.

Dimana sebelumya Try Out online bagi siswa SMA se-daerah Aceh dalam memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021.

Pembagian Juara Try Out diberikan di tingkat daerah kabupaten dan di tingkat provinsi. untuk tingkat kabupaten pidie dan Pidie Jaya masing ada 9 juara.

Berikut daftar nama pemenang Try Out Akbar (TOA) Tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

1. SMAN Unggul 3 orang (Nurul Amna, Fahriza Aulia Ramadhan, dan Ahzura Najuwa)
2. Jeumala Amal 3 orang
3. SMAN 1 Bandar Baru 2 orang
4. SMAN 1 Bandar Dua 1 orang

Berikut Foto dokumentasi penyerahan sertifikat kepada pemenang yang dilaksanakan di kantor Cabang Dinas Pendidikan Pidie dan Pidie jaya di Sigli.




Para pemenang saat menerima sertifikat Try Out (*ZA)

 
Partai Nanggroe Aceh (PNA) menetapkan Sayuti sebagai calon wakil gubernur (cawagub) Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Nama Sayuti bakal diserahkan ke Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh menetapkan Sayuti sebagai usulan Cawagub Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dari PNA melalui Surat Keputusan Nomor 535/PNA/B/Kpts/KU-SJ/III/2021 tanggal 5 Maret 2021,” kata Sekjen PNA Miswar Fuady, Jumat (5/3/2021).

Surat keputusan PNA diteken Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar. Surat tersebut ditetapkan di Bandung dan diteken di atas meterai senilai Rp 10.000.

Miswar mengatakan, Majelis Tinggi (MT) PNA awalnya menerima tiga nama calon dari DPP yaitu Muharuddin Harun (mantan Ketua DPRA), Muhammad Nazar (mantan wakil gubernur), dan Muhammad MTA (Kader PNA). Namun hingga akhir Januari lalu, MT PNA belum mencapai kesepakatan sehingga diputuskan menambah usulan nama.

DPP PNA, kata Miswar, kemudian melakukan komunikasi dengan kader yang dianggap memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wagub. Tapi hingga 1 Februari, hanya dua kader yang mendaftar yaitu Muhammad Zaini (adik Irwandi) dan Sayuti (kuasa hukum Irwandi).

“Komunikasi antar Majelis Tinggi PNA sampai dengan awal Maret 2021 juga belum mencapai satu kesepakatan bulat untuk menentukan satu orang Cawagub Aceh dari PNA,” jelas Miswar.

Sayuti Abubakar dan Irwandi Yusuf. Foto HO/ACEHSATU.com

“Sehingga empat anggota Majelis Tinggi PNA yaitu Sayuti, Sunarko, Irwandi Yusuf, dan Miswar Fuady dari lima anggota Majelis Tinggi PNA bersepakat agar DPP PNA menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar PNA, yaitu apabila dalam jangka waktu 30 hari, MT PNA belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) maka DPP PNA dapat menetapkan dan melaksanakannya sendiri,” sambungnya.

Dia menjelaskan, empat anggota MT akhirnya sepakat menyerahkan penetapan Cawagub Aceh ke Ketum Irwandi. Calon yang ditetapkan adalah kader PNA yang memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas.

Menurut Miswar, PNA bakal mengkomunikasikan serta memberitahu partai pengusung lain terkait nama yang sudah ditetapkan. Ada lima partai pengusung yakni Demokrat, PKB, PNA, Partai Daerah Aceh, dan PDIP.

“DPP PNA akan mengirimkan nama Sayuti sebagai Cawagub Aceh Sisa dari PNA kepada Gubernur Aceh untuk dipilih oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,” ujar Miswar. 

Innalillahi wainailahi rajiun, pembunuh sadis terjadi di Jalan Pendidikan, Dusun Meunasah, Nomor 5,  Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 10.15 WIB tadi pagi.

Korban atas nama Ramlah (35), ibu rumah tangga (IRT) meninggal dunia setelah dihujami tikaman pisau bertubi-tubi yang dilakukan oleh tersangka Putra Pratama (21) yang juga warga setempat.

Almarhumah yang mengalami pendarahan hebat meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) kawasan Blang Padang, Banda Aceh.

Pelaku, Putra Pratama masih tergolong saudara korban. Antara tersangka dengan Muliadi (40) suami korban Ramlah, merupakan sepupuan.  Tersangka Putra Pratama ditangkap oleh warga setempat dan sempat diamuk massa sebelum dibawa ke Polsek Ulee Lheue, Banda Aceh.

LAMBERITAACEH.COM | Aminullah Usman SE MM, Wali Kota Banda Aceh melarang acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan diadakan di Kota Banda Aceh tepatnya di stadion Haji Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Sabtu 1 September 2018.

Larangan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman sebagaimana beredar luas di media sosial. Dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Wali Kota Banda Aceh, yang ditandatangani oleh Muchlis SH, selaku Pembina TK I, menyatakan, pihaknya menolak acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan diadakan di wilayahnya.

Menurut keterangan dalam surat tersebut, keputusan yang diambil Walikota Banda Aceh, setelah memperhatikan adanya gejolak dan penolakan-penolakan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia pada saat akan dilaksanakan acara penyampaian aspirasi masyarakat Indonesia dengan gerakan #2019GantiPresiden.

" Karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Banda Aceh, akhirnya kami menolak untuk digelar acara deklarasi #2019GantiPresiden dengan alasan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Muchlis SH dalam isi surat tersebut.

Untuk diketahui, rencana deklarasi #2019GantiPresiden awalnya direncanakan akan dilaksanakan di stadion Haji Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Namun karena alasan adanya penolakan dari sejumlah orang tak dikenal yang mengancam akan menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden dan juga aksi demo yang dilakukan di Simpang Lima Kota Banda Aceh pagi tadi, akhirnya Walikota setempat memutuskan acara tersebut dilarang.

Berikut Surat pelarangan Deklarasi #2019GantiPresiden :




MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget