Articles by "Nanggroe"

LAM BERITA ACEH – Bupati Aceh Selatan Tgk Amran meresmikan Yayasan Syahira Nayla Suni (SNS) yang terletak di Jalan T Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh. Sabtu, 27 Maret 2021.

Turut mendampingi Bupati Aceh Selatan dalam peresmian tersebut, Pendiri Yayasan H Jamai Suni, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat, Anggota DPRA Ali Basrah dan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Jasman J. Ma’ruf serta disaksikan segenap pengurus Yayasan, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, H Jamai Suni mengatakan sangat bahagia dengan diresmikannya Yayasan Syahira Nayla Suni ini yang juga sebagai rumah singgah atau tempat tinggal sementara bagi pasien kurang mampu dari Kabupaten/Kota yang sedang menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh.

H Jamai mengisahkan pembangunan Yayasan yang juga sebagai rumah singgah ini berawal dari perjalanan dirinya yang prihatin dan ingin membantu masyarakat dari daerah-daerah di Kabupaten/Kota se-Aceh saat dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Aceh.


Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni saat memberikan sambutan sebelum prosesi peresmian Yayasan tersebut.

Banyak masyarakat kita yang kurang mampu dalam mencari penginapan ketika berobat ke Rumah Sakit di Provinsi Aceh, sehingga mereka ada yang tidur di Rumah Sakit bahkan di bawah tangga-tangga, karena saat ini seperti kita ketahui bersama, fasilitas dan tenaga medis di daerah terbatas sehingga banyak pasien harus di rujuk ke Rumah Sakit Provinsi Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Terangnya.

“Setelah melihat kejadian tersebut hati saya menjadi miris dan saya berusaha membantu mereka dengan dana seadanya, pembangunan berawal dari tahun 2017, mulai dari empat kamar sampai sekarang ini pembangunan terus dilakukan sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu di tahun 2020 sampai 2021 Alhamdulillah sekarang sudah selesai dengan 17 kamar beserta ada satu mobil untuk antar jemput pasien telah tersedia di Yayasan SNS ini.” Ungkapnya.

Disinggung wartawan saat dikonfirmasi terkait sumber anggarannya, H Jamai mengatakan “Alhamdulillah semuanya saya lakukan dengan dana pribadi dan jumlah berkisar Rp. 3,5 Milyar mulai dari pembelian tanah, proses pembangunan, dan fasilitas serta ada mobil khusus untuk antar jemput pasien ke Rumah Sakit nantinya yang sudah kita peusijuk juga tadi bersama bangunan rumah singgah yang telah kita resmikan.”

Dan Alhamdulillah juga ini semua dapat saya lakukan berkat doa dan dukungan dari orang tua, istri dan seluruh keluarga yang selalu mendukung apa yang saya lakukan ini demi membantu masyarakat kurang mampu. Tambahnya.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni foto bersama Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Anggota DPRA Ali Basrah, Rektor UTU Meulaboh Jasman J. Ma’ruf, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat usai prosesi peresmian Yayasan tersebut.

H Jamai juga menegaskan bahwasanya tujuan ia dirikan Yayasan SNS ini memang untuk membantu saudara-saudara kita yang berobat ke Banda Aceh dan tidak mampu menyewa penginapan. “Sehingga juga kadang karena keterbatasan kamar kami tidak sanggup menampung semua keluarga pasien, meski begitu selalu ada solusi dalam keadaan tertentu. Saya berharap mudah – mudahan selalu ada donatur dan relawan-relawan yang membantu untuk ditambahkannya jumlah kamar dan juga fasilitas lainnya yang mungkin masih dirasa kurang disini.”

“Kami juga berharap kepada saudara-saudara dan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemko Banda Aceh, Pemkab Aceh Selatan, serta para dermawan baik yang di Aceh maupun diluar Aceh mari kita sama-sama membantu masyarakat. Sebab dengan adanya rumah singgah ini secara tidak langsung telah membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang menjalani pengobatan di Ibu Kota Provinsi.” Tutup H Jamai.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat atas nama Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi H Jamai Suni atas inisiatif pembangunan rumah singgah ini. Kita juga sudah memiliki rumah singgah di Lamjabat, namun diperuntukkan khusus untuk melakukan pembinaan bagi para pelanggar syariat.

“Tujuan mulia pak Jamai ini juga menjadi bagian dari kerja kami sebagai Kepala Dinas Sosial, dan apabila kedepan pak Jamai ada butuh dukungan juga akan kami bantu fasilitasi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh.” Ujar Hidayat.

Bupati Aceh Selatan Tgk Amran melakukan prosesi peusijuk kendaraan operasional Yayasan Syahira Nayla Suni.

Sementara itu Bupati Aceh Selatan Tgk Amran yang dikonfirmasi media ini mengatakan, kami sangat mengapresiasi peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni ini, kami juga berharap agar bangunan yang dibangun oleh H Jamai Suni ini bisa dikelola dengan sangat baik terutama untuk dimanfaatkan kepada keluarga ataupun pasien yang berobat rujukan dari rumah sakit daerah.

Ini berlaku bukan hanya untuk satu Kabupaten saja, tapi berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, kami juga berpesan agar bisa tetap menjaga kebersihan kepada siapapun nanti yang singgah di Yayasan SNS ini. Ujar Bupati Amran.

“Yayasan Rumah Singgah ini merupakan hasil dari sumbangan H Jamai Suni bersama keluarga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Aceh, kami dari Pemerintah Aceh Selatan setelah melihat fasilitas di rumah singgah ini, Insya Allah tahun 2022 akan membantu kekurangan fasilitas di rumah singgah ini. Semoga rumah singgah ini bermanfaat bagi keluarga pasien darimanapun nantinya.” pungkas Bupati Aceh Selatan.

Ditempat yang sama Anggota DPRA Ali Basrah mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni ini yang didirikan oleh H Jamal Suni dan sudah diresmikan oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, harapan kami semoga rumah singgah ini bisa membawa manfaat khususnya untuk saudara-saudara kita dari Aceh Selatan dan sekitarnya.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni foto bersama Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Anggota DPRA Ali Basrah, Rektor UTU Meulaboh Jasman J. Ma’ruf, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh M Hidayat usai prosesi peusijuk kendaraan operasional Yayasan tersebut.

“Kami secara pribadi sangat mendukung pembangunan rumah singgah ini, tetapi mendukung saja tidak cukup, kita juga harus memberikan kontribusi. Kedepan Insya Allah akan kita bantu dari anggaran APBA, karena ini sudah tahun berjalan untuk ke depan di tahun 2022 tentu ini nanti saya akan diskusi dengan H Jamai Suni dan kawan-kawan apa yang kita bisa alokasikan sepanjang itu jadi kewenangan Pemerintah Aceh dan saya merasa terharu serta bangga kalau kawan-kawan kita yang mempunyai kemampuan secara ekonomi bisa memberikan kontribusi secara sosial untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, memang di kondisi situasi Pandemi Covid-19 ini sangat menggangu ekonomi masyarakat kita, apalagi kita ketahui Dinas Kesehatan misalnya fasilitas dan tenaga medis di daerah itu tidak memadai sehingga rumah sakit daerah selalu merujuk ke rumah sakit provinsi, sehingga pasien dan keluarga memerlukan tempat menginap di rumah singgah seperti ini yang tentunya sangat membantu masyarakat dari daerah-daerah.

“Saya juga menghimbau dan mengajak kepada kawan-kawan serta saudara-saudara untuk ikut berkontribusi memperhatikan rumah singgah ini, karena dukungan dari Bupati Aceh Selatan dan Anggota DPRA saja tidak cukup, kita perlu kerjasama bahu membahu dalam membangun dan membantu masyarakat, sehingga kedepan bisa lebih baik lagi tata kelolanya.” Tutup Anggota DPRA Ali Basrah.

Sementara itu ketua panitia kegiatan peresmian Yayasan Syahira Nayla Suni, Hj Siti Ramazan SE dikonfirmasi media mengatakan semoga Yayasan ini dapat berkembang lebih baik lagi, karena ini merupakan amal ibadah kalau dilihat dari segi agama, tetapi dari segi sosialnya sangat tinggi faedahnya, karena keluarga pasien yang kurang mampu tentu sangat membutuhkan rumah singgah sebagai tempat menginap saat dirujuk dari daerah ke Rumah Sakit di Kota Banda Aceh.

Pendiri Yayasan Syahira Nayla Suni, H Jamai Suni dan keluarga foto bersama Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Hj Siti Ramazan SE dan Suami Arisman.

“Semoga rumah singgah ini dapat berjalan dengan lancar dan banyak dukungan dari luar baik dari Pemerintah Daerah juga dari pengusaha-pengusaha yang ada di Banda Aceh maupun pengusaha-pengusaha Barat Selatan, semoga banyak dermawan-dermawan yang memperhatikan rumah singgah ini, dan tentunya semoga bermanfaat dengan adanya bantuan rumah singgah ini dari H. Jamai Suni ini.

Sumber: https://www.newsbandaaceh.com

 

Kepolisian Daerah atau Polda Aceh membidik indikasi korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan portabel di Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai Rp41,2 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan penanganan kasus ini masih dalam pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket.

"Penanganan kasus ini masih tahap klarifikasi dan sampai saat ini masih belum ada pemeriksaan pihak-pihak terkait," kata Winardy di Banda Aceh seperti dilaporkan Antara, Selasa (23/2/2021).

Winardy menyebutkan tim Polda Aceh masih mendalami dan mempelajari data-data yang sudah dimiliki. Setelah itu akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya, apakah apakah akan ditindaklanjuti ke tahap ke penyelidikan atau tidak.

"Masih pendalaman data-data yang dimiliki oleh Polda Aceh. Jadi, Polda Aceh belum melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Arti, Polda masih menentukan validasi data terlibat dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh pada tahun anggaran 2020 melakukan pengadaan 400 paket tempat cuci tangan atau wastafel portabel dengan nilai Rp41,2 miliar.

Mekanisme penentuan pemenang proyek pengadaan tersebut dilakukan dengan sistem pengadaan langsung. Masing-masing paket pengadaan berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

 
LAM BERITA ACEH - Mutu pendidikan Aceh semakin membaik meski masih di tengah badai Pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan sendiri oleh peserta didik SMA/SMK sederajat di Aceh.

Seperti pada Try Out Akbar yang sebelumnya diselenggarakan serentak secara virtual oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Lembaga Teknos Aceh pada 13 Februari 2021 lalu.

Hasilnya, sebanyak 20 persen atau 1.500 peserta didik dinyatakan lulus atau memenuhi passing grade. Hasil ini menggambarkan generasi didik di provinsi paling barat Indonesia ini terus bangkit untuk menggapai impian menembus perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Hasil yang diraih hari ini kita harapkan menjadi suatu langkah awal yang baik. Kepada anak-anak sekalian saya mengajak ayo bersemangat, kawan-kawan kalian ini sudah ada yang memenuhi passing grade," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati M.T, Sabtu, (06/03/2021) di Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Dyah Erti Idawati usai diumumkannya juara Try Out Online Akbar jenjang SMA/SMK sederajat seluruh Aceh. Dalam kesempatan itu, Istri Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT ini turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri MM, pihak Teknos Aceh, para Kepala Bidang dan Kepala UPTD Balai Tekkomdik Aceh, Teuku Fariyal S.Sos, MM serta beberapa Kepala SMA dan siswa-siswi dari Kota Banda Aceh.

Pengumuman juara Try Out Online Akbar ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh, yang dihelat secara Virtual dari Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh.

Dyah Erti Idawati usai pengumuman hasil try out online tersebut, mengapresiasi dan memotivasi peserta didik yang telah berkompetisi pada ajang tersebut untuk menembus perguruan tinggi, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Usaha anak-anak kita patut kita apresiasi karena semangat mereka melanjutkan pendidikan sangat besar, ini merupakan harapan besar bagi Aceh menjadi lebih baik melalui dunia pendidikan. Hanya saja perlu kita perkuat lagi di sekolah-sekolah melalui para pengajar (guru)," ujar Dyah.

Menurutnya, try out ini diharapkan sebagai serapan ataupun paparan anak-anak Aceh ke perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, misi mencapai Aceh Hebat akan terlaksana dengan baik, karena ia menilai sektor pendidikan menjadi yang utama.

"Nah, ini bagian dari upaya-upaya kita untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari tingkat pendidikan yang rendah dengan inovasi-inovasi baru yang nggak hanya sekedar yang mainstream saja," katanya.

Masih kata Dyah Erti Idawati, Pemerintah Aceh terus bergerak untuk mewujudkan pendidikan di Aceh ke arah yang lebih baik. Ia pun berharap Dinas Pendidikan Aceh terus melanjutkan inovasi ini. "Anak-anak sudah bersemangat tadi. Kita sampaikan di seluruh kabupaten/kota. Insya Allah kita dalam satu-dua minggu kedepan ini kita adakan sekali lagi walaupun tidak sebesar yang tahap pertama," tuturnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menghimbau kepada seluruh orang tua di Aceh, bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting untuk masa depan anak-anak.

"Kita harus mensupport pendidikan anak-anak untuk bisa setinggi mungkin. Intinya mereka harus memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih tinggi, mereka hidup harus lebih baik dari kita. Nah itu tentunya semangat kepada semua orang tua. kita beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk hidup lebih baik," tambahnya.

Sebagaimana diketahui juara I Try Out Online Akbar tingkat Provinsi bidang Polri diraih pelajar MAN Kota Lhokseumawe, bidang Kedinasan diraih siswa SMAN 2 Banda Aceh, bidang UTBK diraih pelajar SMKN 3 Kota Lhokseumawe.

LAM BERITA ACEH - Hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pihak Cabang Dinas Pendidikan Aceh Pidie dan Pidie Jaya membagikan sertifikat kepada 9 juara Try Out kabupaten Pidie Jaya dan 9 Juara Try Out untuk Kabupaten Pidie.

Dimana sebelumya Try Out online bagi siswa SMA se-daerah Aceh dalam memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021.

Pembagian Juara Try Out diberikan di tingkat daerah kabupaten dan di tingkat provinsi. untuk tingkat kabupaten pidie dan Pidie Jaya masing ada 9 juara.

Berikut daftar nama pemenang Try Out Akbar (TOA) Tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

1. SMAN Unggul 3 orang (Nurul Amna, Fahriza Aulia Ramadhan, dan Ahzura Najuwa)
2. Jeumala Amal 3 orang
3. SMAN 1 Bandar Baru 2 orang
4. SMAN 1 Bandar Dua 1 orang

Berikut Foto dokumentasi penyerahan sertifikat kepada pemenang yang dilaksanakan di kantor Cabang Dinas Pendidikan Pidie dan Pidie jaya di Sigli.




Para pemenang saat menerima sertifikat Try Out (*ZA)

 
Partai Nanggroe Aceh (PNA) menetapkan Sayuti sebagai calon wakil gubernur (cawagub) Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Nama Sayuti bakal diserahkan ke Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh menetapkan Sayuti sebagai usulan Cawagub Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dari PNA melalui Surat Keputusan Nomor 535/PNA/B/Kpts/KU-SJ/III/2021 tanggal 5 Maret 2021,” kata Sekjen PNA Miswar Fuady, Jumat (5/3/2021).

Surat keputusan PNA diteken Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar. Surat tersebut ditetapkan di Bandung dan diteken di atas meterai senilai Rp 10.000.

Miswar mengatakan, Majelis Tinggi (MT) PNA awalnya menerima tiga nama calon dari DPP yaitu Muharuddin Harun (mantan Ketua DPRA), Muhammad Nazar (mantan wakil gubernur), dan Muhammad MTA (Kader PNA). Namun hingga akhir Januari lalu, MT PNA belum mencapai kesepakatan sehingga diputuskan menambah usulan nama.

DPP PNA, kata Miswar, kemudian melakukan komunikasi dengan kader yang dianggap memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wagub. Tapi hingga 1 Februari, hanya dua kader yang mendaftar yaitu Muhammad Zaini (adik Irwandi) dan Sayuti (kuasa hukum Irwandi).

“Komunikasi antar Majelis Tinggi PNA sampai dengan awal Maret 2021 juga belum mencapai satu kesepakatan bulat untuk menentukan satu orang Cawagub Aceh dari PNA,” jelas Miswar.

Sayuti Abubakar dan Irwandi Yusuf. Foto HO/ACEHSATU.com

“Sehingga empat anggota Majelis Tinggi PNA yaitu Sayuti, Sunarko, Irwandi Yusuf, dan Miswar Fuady dari lima anggota Majelis Tinggi PNA bersepakat agar DPP PNA menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar PNA, yaitu apabila dalam jangka waktu 30 hari, MT PNA belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) maka DPP PNA dapat menetapkan dan melaksanakannya sendiri,” sambungnya.

Dia menjelaskan, empat anggota MT akhirnya sepakat menyerahkan penetapan Cawagub Aceh ke Ketum Irwandi. Calon yang ditetapkan adalah kader PNA yang memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas.

Menurut Miswar, PNA bakal mengkomunikasikan serta memberitahu partai pengusung lain terkait nama yang sudah ditetapkan. Ada lima partai pengusung yakni Demokrat, PKB, PNA, Partai Daerah Aceh, dan PDIP.

“DPP PNA akan mengirimkan nama Sayuti sebagai Cawagub Aceh Sisa dari PNA kepada Gubernur Aceh untuk dipilih oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,” ujar Miswar. 

Innalillahi wainailahi rajiun, pembunuh sadis terjadi di Jalan Pendidikan, Dusun Meunasah, Nomor 5,  Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 10.15 WIB tadi pagi.

Korban atas nama Ramlah (35), ibu rumah tangga (IRT) meninggal dunia setelah dihujami tikaman pisau bertubi-tubi yang dilakukan oleh tersangka Putra Pratama (21) yang juga warga setempat.

Almarhumah yang mengalami pendarahan hebat meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) kawasan Blang Padang, Banda Aceh.

Pelaku, Putra Pratama masih tergolong saudara korban. Antara tersangka dengan Muliadi (40) suami korban Ramlah, merupakan sepupuan.  Tersangka Putra Pratama ditangkap oleh warga setempat dan sempat diamuk massa sebelum dibawa ke Polsek Ulee Lheue, Banda Aceh.

 

Keluarga Besar Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh berhasil mengumpulkan darah sebanyak 362 kantong.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari aksi donor darah di seluruh Cabang Dinas Pendidikan Se-Aceh yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus hingga 19 Agustus 2020.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Gelar Donor Darah, Keluarga Besar Dinas Pendidikan Aceh Sukses Kumpulkan Darah 362 Kantong,

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dikarenakan masih adanya Cabang Dinas Pendidikan Aceh kabupaten/kota yang belum bisa melaksanakan kegiatan donor darah pada Rabu (19/8/2020) hari ini, karena berbagai kendala di daerahnya masing-masing.

Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan donor darah tersebut, yaitu staf, karyawan, dan pegawai Dinas Pendidikan Aceh, UPTD Balai Tekkomdik, Cabang Dinas Pendidikan Aceh kabupaten/kota, dan Tim Marching Band Gita Handayani yang tergabung dalam Keluarga Besar Dinas Pendidikan Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs H Rachmat Fitri HD, MPA saat membuka kegiatan donor darah pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan Aceh, Rabu (19/8/2020), menyampaikan bahwa program donor darah dilingkungan Disdik itu merupakan agenda rutin yang dilakukan pihaknya sesuai dengan arahan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, ST, MT.

“Hari ini kegiatan donor darah serentak yang dilakukan oleh staf, karyawan, dan pegawai di lingkungan Disdik Aceh. Ini merupakan kali kedua Disdik Aceh melakukan donor darah. Insya Allah akan menjadi agenda rutin yang akan dilakukan selama dua bulan sekali,” ujarnya.

Rachmat Fitri menjelaskan, cukup banyaknya keuntungan dari donor darah ini, antara lain dapat menjaga kesehatan bagi pendonornya dan sebagai bentuk kepedulian serta rasa kemanusiaan bagi yang membutuhkannya.

“Sehingga siapapun yang mendonorkan darahnya, insya Allah akan sehat secara lahir dan batin. Melalui kegiatan amal ini, kita berharap akan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah selama masa pandemi Covid-19," ungkapnya.

Pada tahap ketiga nanti, beber dia, pihaknya akan terus mengajak seluruh komponen yang ada di bawah Dinas Pendidikan Aceh agar dapat berpartisipasi pada kegiatan donbor darah rutin berikutnya.

"Bisa saja kita akan melaksanakan di beberapa titik, seperti di sekolah, Cabang Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan rumah sakit daerah," ucapnya.

Artikel ini telah ditayangkan oleh serambinews.com

Penyerahan Bendera Aceh Kepada Gubernur Aceh
Setelah sempat beberapa cooling down, Pemerintah Pusat dijadwalkan akan kembali membahas tentang Bendera Aceh, Bintang Bulan. Pertemuan tersebut direncanakan pada akhir November ini.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebagaimana dilansir Serambi dari Detik.com, Jumat (3/11).

Tjahjo Kumolo  menyampaikan hal itu saat ditanyai tanggapannya tentang aksi Anggota DPRA, Azhari Cagee, yang menyerahkan Bendera Bintang Bulan kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat sidang paripurna DPRA, Selasa (31/10).

Terkait aksi Azhari Cagee, Mendagri mengaku belum bisa memutuskan apakah menyalahi aturan atau tidak. “Saya belum bisa mengatakan melanggar atau tidak,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Tjahjo merasa perlu melihat regulasi yang ada, termasuk undang-undang dan nota kesepahamam (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

“Kami sedang koordinasikan dengan Polpum (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) kami, dengan BIN (Badan Intelijen Negara), dengan Menkopolhukam,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengaku sedang merancang pertemuan di Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan guna membahas soal bendera Bintang Bulan itu. Pertemuan akan melibatkan DPR Aceh, Wali Nanggroe, dan Gubernur Aceh, mencari solusi terbaik soal bendera.

“Secepatnya lah (pertemuan digelar), mungkin akhir-akhir November,” ujarnya.

Nantinya, pertemuan itu bakal menghasilkan keputusan. Namun Tjahjo masih belum memperkirakan apakah produk musyawarah itu akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau sekadar keputusan Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau PP cukup lama ya, Keppres. Kita lihat, apakah cukup diputuskan Kemendagri kan nggak mungkin juga, karena ini sudah era otonomi. Nanti akan kita cari,” tuturnya.

Azhari Cagee menyerahkan bendera Bintang Bulan kepada Wagub Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna penutupan masa persidangan IV DPRA yang berlangsung di gedung utama DPRA, Selasa (31/10). Penyerahan itu disaksikan pimpinan dan anggota DPRA, dan unsur Forkopimda Aceh lainnya.

“Ini tolong diperjelas Pak Wagub ya, yang cooling down terus,” sebut Cagee saat menyerahkan bendera tersebut kepada Wagub.

Penulusuran Serambi, cooling down pertama berlangsung pada 24 Juli-14 Agustus 2013, cooling down kedua 15 Agustus-15 Oktober 2013, ketiga 16 Oktober-15 Januari 2014, keempat 16 Januari-15 April 2014, dan cooling down kelima, 16 April-16 Juni 2014.

Berita ini telah diterbitkan oleh: aceh.tribunnews.com

Peserta UNBK di SMAN 1 Bandar Baru Pidie Jaya, di hari pertama, Senin 9 April 2018 

Tahun 2018 ini, ujian sekolah (US) tak lagi dilaksanakan sebagai bagian dari ujian akhir SMA dan SMK.

Setiap sekolah hanya menggelar ujian sekolah berstandar nasional (USBN) sebagai pendamping ujian nasional (UN) untuk menentukan kelulusan siswa.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya ada US dan USBN, tahun ini hanya USBN. Ini berlaku secara nasional. USBN berlangsung 19-28 April mendatang," ungkap Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA-SMK Kota Pidie Jaya, di Meureudu, Rabu (28/3).

Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA-SMK Kota Pidie Jaya, pengurangan ujian akhir ini memberi konsekuensi. Di antaranya, terkait penyusunan naskah soal dan jumlah mata pelajaran yang diujikan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA-SMK Kota Pidie Jaya ini mengatakan, 100 persen soal USBN disiapkan oleh guru mata pelajaran yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

=====================================================================
-Mulai tahun ini, hanya digelar USBN sebagai pendamping ujian nasional (UN) untuk menentukan kelulusan siswa SMA dan sederajat.

-Naskah soal yang diujikan dibuat dan disediakan berdasarkan dua kurikulum, kurikulum 2006 dan 2013.

-Naskah soal USBN terdiri dari pilihan ganda dan esai.
=====================================================================

"Bentuk soal adalah campuran, 90 persen pilihan ganda dan 10 persen esai. Sistem koreksi untuk pilihan ganda menggunakan sistem komputer dan jawaban esai dikoreksi secara manual. Saat ini, materi soal sudah disusun, siap digandakan jelang USBN," imbuh dia.

Meski begitu, naskah soal USBN setiap sekolah belum tentu sama. Hal ini disesuaikan kurikulum yang digunakan masing-masing sekolah. Untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2006, ada 13 mata pelajaran (mapel) yang diujikan.

Sementara, sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 menyelenggarakan ujian untuk 15 mapel.

"Karena SMA/SMK di Pidie jaya menerapkan enam hari sekolah, ujian digelar Kamis-Rabu. Saat ini, persiapan sudah matang dan tinggal melaksanakan," ujarnya.
Beliau mengatakan, ada 312 peserta USBN di SMA Negeri 1 Meuredu. Pihaknya bakal menggelar USBN berbasis kurikulum 2013.

Kesiapan menggelar USBN juga disampaikan Kepala SMA Negeri Unggul Pidie Jaya Husna. Saat ini, pihaknya menggenjot pelaksanaan try out untuk mempersiapkan anak didiknya.

"Guru-guru yang tergabung dalam MGMP sudah membuat soal yang berbentuk pilihan ganda dan esai sesuai kisi-kisi yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," jelasnya.

Terkait ujian akhir yang hanya menerapkan USBN, Untung mendukung. Apalagi, ada soal berbentuk esai yang dinilai dapat mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis.

"Kami sangat menjaga agar isu soal bocor tidak terjadi. Apalagi, hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas sekolah," ujarnya.

Pria yang diduga germo bersama 7 wanita yang diamankan personel Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, Rabu (21/3/2018) malam. 
LAMBERITAACEH.COM - Personel Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, kembali membongkar praktik prostitusi online dari sebuah hotel di Aceh Besar, Rabu (21/3/2018) malam.

Pengungkapan kasus esek-esek via online yang dilakukan oleh polisi itu dengan mengamankan satu pria dan 7 wanita.

MRS (27) seorang pria yang diduga germo atau mucikari, polisi juga ikut mengamankan 7 perempuan.

Informasi itu pertama kali diperoleh Serambinews.com, dari pesan berantai yang dikirim melalui aplikasi whatsApp dari satu grup ke grup lainnya.
Lalu, Serambinews.com pun memastikan kebenaran pengungkapan kasus esek-esek via online tersebut ke sejumlah sumber di Mapolresta Banda Aceh.

"Benar, tapi kabarnya besok, Jumat (23/3/2018) sekitar pukul 15.00 akan dirilis secara resmi dan rekan-rekan media pastinya akan diundang," kata seorang sumber yang minta tidak dikutip namanya.
Setelah memastikan informasi itu benar, Serambinews.com dan sumber kepolisian itu pun mengakhiri pembicaraan.

Sementara dari pesan whatsapp yang diterima Serambinews.com, disebutkan pengungkapan kasus esek-esek itu berawal dari laporan yang diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta.
Setelah menerima laporan itu, penyelidikan pun dimulai dan petugas pun diturunkan untuk mencari nomor Hp MRS yang diduga sebagai germo dalam kasus prostitusi online itu.

Nomor Hp MRS ditemukan dan petugas yang menyamar itu pun akhirnya terlibat chatting melalui whatsapp dengan MRS.
Kesepakatan pun dicapai, setelah MRS menyebutkan tarif 'mengontrak' sebesar Rp 2 juta untuk seorang wanita.
Ini disertakan mengirimkan sejumlah foto wajah wanita-wanita yang diinginkan.

Dua petugas polisi yang menyamar itu pun memesan dua wanita dengan tarif Rp 4 juta.
Selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati, pelaku MRS pun mengantar dua wanita ke hotel di wilayah Aceh Besar itu, menggunakan sepeda motor.

Lalu MRS pun membawa masuk kedua wanita itu ke dalam salah satu kamar hotel.
Transaksi pun dimulai dengan disertai penyerahan uang sebesar Rp 4 juta yang dilakukan oleh petugas yang menyamar.

Setelah transaksi itu, dua wanita itu pun langsung ditinggal di dalam kamar bersama dua anggota yang menyamar itu.
Kemudian MRS yang bermaksud pulang langsung dicegat oleh petugas yang telah siaga di lokasi.

Dalam pengungkapan kasus prostitusi online itu, petugas mengamankan MRS, seorang pria yang diduga germo atau mucikarinya.
Lalu di dalam pesan whatsapp itu juga terlihat 7 wanita yang ikut diamankan.
(Sumber: http://aceh.tribunnews.com)

Pengumuman Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2018


LAMBERITAACEH.COM – Kabar gembira bagi anda yang ingin bekerja di Mahkamah Syari’iyah Aceh.

Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Aceh akan melaksanakan penjaringan tenaga kontrak dengan Jabatan Sopir Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2018.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelamar.

Menurut Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Aceh, Khairudin SH MH mengatakan, waktu penerimaan pendaftaran 16 - 20 Maret 2018 pada hari kerja.
Berkas lamaran ke dikirim ke Kantor Malrkamah Syar'iyah Aceh yang beralamat di Jln. T. Nyak. Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh.
Panitia seleksi tidak menerima berkas lamaran yang dikirim melalui Pos atau dengan penggunaan jasa pengiriman lainnya.

Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada: Sekretaris/Kursa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Aceh Jln. T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh.
Proses seleksi dilaksanakan dengan sistim gugur dalam 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis/assesment dan wawancara.
Pelamar tidak dipunggut biaya apapun selama mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses seleksi penerimaan tenaga kontrak pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2018.

Sedangkan persyaratan umum, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian memiliki integritas tinggi, loyal kepada Lembaga dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6000.
Selanjutnya berjenis kelamin laki-laki, memiliki SIM A, pendidikan SLTA/Sederajat, berusia minimal 20 Tahun, maksimal 45 Tahun.

Seterusnya berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Kepala Desa/Gampong dan surat keterangan kesehatan dari dokter.
“Pelaksanaan seleksi tertulis/assesment akan diberitahukan kemudian,” sebut Khairudin SH MH dalam pengumuman seleksi penerimaan tenaga kontrak Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Tata cara pendaftaran
Sedangkan tatacara pendaftaran, pelamar mengantarkan sendiri lamarannya ke Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Berkas lamaran disusun dengan urutan sebagai berikut, surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam tanpa materai ditujukan kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Aceh.
Kemudian fotokopi KTP, fotokopi SIM, fotokopi Ijazah dan transkrip nilai, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, surat Keterangan kesehatan, dan surat berkelakuan baik.
Selanjutnya pasfoto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar ditulisi nama pelamar di bagian belakang foto.

Berkas lamaran dimasukkan ke dalam stop map dengan warna kuning, selanjutnya stop map diantarkan langsung ke kantor Mahkamah Syariyah Aceh dengan mencantumkan nama, alamat dan nomor HP.

Pengumuman hasil seleksi (final) akan diumumkan pada 28 Maret 2018 dan diumumkan melalui papan pengumuman dan website MS Aceh.
Keputusan panitia seleksi penerimaan pegawai kontrak pada Mahkamah Tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagi yang dinyatakan lulus dan menenuhi syarat akan di SK-kan terhitung mulai April 2018.
Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.
Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.(*)

Rahmayani menunjukkan brosur tentang bisnis QNET di Takengon

Takengon - Warga Kabupaten Aceh Tengah merasa ditipu dan dirugikan dengan bisnis QNET, karena keuntungan yang dijanjikan perusahaan tidak kunjung diterima, padahal mereka sudah menyetor uang sebesar Rp211 juta.

Rahmayani, seorang nasabah yang juga pengepul dana, kepada wartawan di Takengon, Senin menyatakan, dirinya mulai bergabung dengan bisnis tersebut pada Agustus 2017 dan hingga kini sudah menyetorkan melalui perusahaan PT Amoeba Internasional sebesar Rp211 juta.

Disebutkan, uang sebesar itu dikumpulkan Rahmayani dari setiap anggota baru yang ia rekrut untuk menjadi member bisnis alat kesehatan tersebut dan kemudian disetorkan secara bertahap melalui PT Amoeba Internasional yang membuka cabang bisnis Qnet di Aceh Tengah.

Saat ini, Rahmayani, bersama 22 membernya mengaku dirugikan karena pihak perusahaan ingkar terkait penyaluran keuntungan terhadap para member, seperti yang pernah dijanjikan.
"Kami dijanjikan kesuksesan dan kekayaan dengan support sistem (imbalan) dari perusahaan, namun hingga kini kami tidak menerima yang dijanjikan pihak perusahaan," tutur Rahmayani.

Ia mengaku malah dirinya yang kini dikejar para member yang menagih janji.

Sebagai orang yang telah merekrut 22 member, Rahmayani, mengaku juga telah mempertanyakan langsung kepada Manager PT Amoeba Internasional perihal tersebut dan meminta pengembalian uang.

Namun pihak perusahaan, kata Rahmayani, menyatakan bahwa uang yang telah disetor tidak bisa dikembalikan, karena dianggap telah membeli produk.

"Saya bergabung bukan karena produknya, tapi karena bonus yang dijanjikan," tutur ibu tiga anak ini.

Saat ini, kepala cabang perusahaan tersebut di Aceh Tengah, kata Rahmayani, juga telah melarikan diri.

"Kami mempertanyakan kejelasan nasib kami dan menagih janji-janji pihak perusahaan," ujarnya.

Sementara pihak PT Amoeba Internasional di Aceh Tengah yang beberapa kali dihubungi wartawan via seluler untuk mengkonfirmasi hal ini, tidak menjawab telepon serta pesan yang dikirim wartawan guna meminta wawancara.

Bisnis QNET merupakan bisnis penjualan alat-alat kesehatan dengan sistem multilevel marketing.

Setiap calon anggota bisa mendaftar langsung secara online di website QNET. Bisnis ini disebut sudah tersebar di Asia, sedangkan untuk Indonesia menggunakan sistem jaringan PT Amoeba Internasional.

Setiap anggota QNET yang ingin mendaftar, dipersyaratkan membayar uang sebesar Rp8,5 juta dan akan mendapatkan alat-alat kesehatan.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget