May 2017

Kapal listrik Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang didatangkan Manajemen PT PLN dari Turki.
Banda Aceh – Presiden RI, Joko Widodo melalui PLN telah menyewa kapal listrik asal Turki untuk lima tahun mendatang. Jadi, listrik Aceh yang satu jalur dengan listrik Sumut sudah bebas dari pemadaman pada Juni 2017 nanti.
“Rasanya seperti zaman doeloe lagi, ketika Aceh minta bantu Turki,” kata Refi menanggapi kabar kapal pembangkit listrik asal Turki, Rabu (31/5).
Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan atau kapal pembangkit listrik yang ditunggu-tunggu masyarakat pemakai listrik Sumbagut telah bersandar di dermaga PLTGU Belawan, Medan, Minggu (21/5/2017) sekitar pukul 10.30 Wib.
Kapal MVPP Onur Sultan berkapasitas listrik 240 MW itu berangkat dari Istanbul pada Ahad (23/4) dan menempuh 21 hari perjalanan untuk tiba dan bersandar di dermaga PLTGU Belawan, Medan.
Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir Rosidin, menerangkan kapal MVPP Onur Sultan yang memiliki panjang 300 meter dan lebar 50 meter ini memiliki mesin PLTD buatan Wartsila berkapasitas 18,81 MW/unit dengan jumlah total 24 unit dan mesin PLTU dengan kapasitas 2 kali 15 MW.
“Kelebihan MVPP ini adalah memiliki kemampuan dual fuel yang dapat menggunakan bahan bahar minyak (BBM) jenis Heavy Fuel Oil (HFO) dan juga bahan bakar gas (BBG),” terangnya.
Ia menjelaskan, kapal pembangkit listrik ini memiliki beberapa kelebihan lain, seperti: tidak membutuhkan lahan di darat, mobilitas relokasi cepat, fleksibilitas dalam penggunaan bahan bakar, konsumsi bahan bakar lebih hemat. Tingkat produksi limbah relatif rendah, dan pengaruh kebisingan terhadap masyarakat relatif lebih rendah.
Ia mengungkapkan, MVPP ini akan menambah keandalan sistem kelistrikan Sumbagut dengan kapasitas daya 240 MW, dimana kapasitas ini dapat ditingkatkan hingga 480 MW.
Ia mengatakan, dengan masuknya tambahan daya 240 MW dari MVPP, nantinya daya mampu sistem Sumbagut dapat 2.287 MW dengan perkiraan beban puncak tertinggi yang mencapai 2.075 MW. Hal ini membuat sistem Sumbagut memiliki cadangan daya sekitar 212 MW.
General Manajer (GM) PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sugiyatno mengatakan, Kapal Karadeniz Powership Onur Sultan atau biasa disebut Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) merupakan kapal terbesar yang pernah bersandar di Belawan.
General Manajer Pelabuhan Belawan Yarham Harid mengatakan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I mengatakan kapal yang diberangkatkan dari Istanbul, Turki April lalu, sudah dilakukan serah terimanya langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, T. Erry Nuradi.
Kenapa tidak melibatkan Gubernur Aceh juga ya?!
Berita ini pernah diterbitkan oleh AcehTrend.

Cut Maysa
Banda Aceh- Krisis listrik di Aceh sudah membuat resah rakyatnya. Semua janji yang diutarakan oleh PLN pun tak lagi dipercaya. Upaya DPRA yang meminta komitmen pihak PLN, kini dianggap pekerjaan mengulur waktu, demi memberi ruang khayal lebih panjang bagi rakyat yang kian jengah dengan krisis energi di Aceh.
Cut Maysa, sales pada sebuah perusahaan leasing di Banda Aceh, Rabu (31/5/2017) menantang anggota DPRA untuk bersatu mengumpulkan dana aspirasi, untuk membeli PLTD Apung. “Daripada terus menerus berwacana dengan ketidakpastian, serta PLN Wilayah Aceh yang memang tak punya kekuatan untuk memutuskan kebijakan perusahaan, saya kira sia-sia saja memanggil mereka. Krisis listrik di Aceh bukan peristiwa baru. Sudah klasik,” ujar Cut Maysa.
Menurut Cut, GM PLN di Aceh hanya operator yang menjalankan apa yang dimandatkan oleh induknya di Jakarta. “Bukan apriori. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi melihat fakta bahwa mereka sibuk berwacana, kan lebih pas, dana aspirasi DPRA dikumpulkan dan beli PLTD Apung,” keluhnya.
Keluhan Cut, menjawab apa yang disampaikan oleh anggota DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, Selasa (30/5/2017) yang mengatakan sudah memanggil GM PlN Wilayah Aceh, dan meminta komitmen mereka untuk memperbaiki layanan. Iskandar menyebutkan, di depan Komisi II, pihak PLN berjanji bahwa tidak akan ada lagi pemadaman listrik.
Apa yang disampaikan oleh Cut Maysa bukankah tanpa alasan. Tahun anggaran 2017 dana yang diplot untuk membiayai program aspirasi DPRA mencapai 917,5 miliar rupiah. Menurut GeRAK Aceh, beberapa waktu lalu, dana aspirasi DPRA hanya menumbuhsuburkan praktek korupsi terencana. Program yang diajukan cenderung buang-buang duit, dan sarat potensi Bancakan. Program yang diajukan tidak berpeluang menjawab ragam persoalan rakyat seperti kemiskinan dan krisis energi. []
Berita ini pernah diterbitkan oleh AcehTrend, Selasa 31/05/2017

Presiden Joko Widodo Bersama Gubernur Aceh Dr. Zeini

Banda Aceh – Terhitung 3 Juni 2017 rakyat di Aceh sudah terbebas dari pemadaman listrik. Hal ini karena Jokowi melalui proyek listrik 35 ribu MW sudah menyediakan kapal berkapasitas 240 MW.
Kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Onur Sultan yang disewa oleh PT PLN (Persero) dari Pemerintah Turki ini akan menambah cadangan listrik di Sumut dan Aceh sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi merasakan pemadaman.
Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mengabarkan bahwa kapal listrik yang sudah bersandar di dermaga PLTGU Sicanang, Belawan, Ahad (21/5)tersebut sedang dalam proses instalasi.
Erry, mengutip informasi dari PLN, kebutuhan daya listrik di Sumut dan Aceh mencapai 1.850 MW yang sudah dapat terpenuhi. Namun, akibat PLN hanya memiliki cadangan daya sedikit, maka terjadilah pemadaman saat ada kerusakan. Oleh karena itu, menurutnya kehadiran MVPP ini akan menambah cadangan daya listrik sebesar 240 MW.
“Memang, kalau kebutuhan daya, kita sudah cukup. Tapi tentu kalau ada masalah atau pembangkit kita sedang drop, kita masih punya defisit 240 MW dari MVPP dan surplus ini dapat diberikan ke provinsi lain,” kata Erry.
Selain itu, Erry mengatakan, keberadaan MVPP juga untuk membantu penyelesaian sejumlah pembangkit yang saat ini sedang dibangun. Pembangkit yang dimaksud di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla yang sudah masuk 110 MW (3×110 MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu Unit 3 dan 4.
Kapal yang disewa PT PLN (Persero) dari pemerintah Turki untuk waktu lima tahun ke depan ini dianggap sebagai solusi cepat untuk pemenuhan kebutuhan listrik sambil menunggu pembangkit permanen dibangun.
Diam-diam, ternyata keluhan soal krisis listrik di Aceh dan Sumut langsung diberi jawaban. []
Berita ini pernah diterbitkan oleh AcehTrend.  Rabu, 31 Mei 2017

Komedian Kiwil (tengah) bersama kedua istrinya, Rochimah (kiri) dan Meggy Wulandari (kanan).

Pernikahan poligami yang dilakukan artis Kiwil memang sudah banyak diketahui orang. Meski memiliki istir dua, namun Kiwil berhasil membuat kedua istirnya itu akur.
Mereka bahkan tak jarang memposting keharmonisan dan kebanggaan mereka pada sosok suaminya tersebut.
Dilihat dari akun Instagram kedua wanita itu, mereka memposting foto kebersamaan dengan sang suami. Dilihat dari akun Instagram istri keduanya, @meggykiwil, ia memposting foto mesranya dengan Kiwil.
Tampak dalam foto itu, Meggy mengenakan baju muslim dan kerudung warna pink. Kemudian Kiwil tampak mengenakan baju koko warna krem. Keduanya berpose di pinggir kolam renang. Kiwil terlihat mencium mesra pipi sang istri.
"Kata Orang2 Papa dan Mama Bagai Bumi dan Langit.. Bagai Bulan dan Bintang.. Apapun Kata Orang2 tp ga mengurangi rasa dihati ini hanya kau yg meluluhkan segala rasa dihati..  Suka duka sdh kita lewati dan 1 hal teristimewa krn Kau adalah Papa dr anak2 yg amat aku sayangi....                We Miss U   Happy Weekend Papa dimanapun papa berada," tulisnya pada keterangan foto.
Kemudian pada akun Instagram istri pertamanya, @emmakiwil, ia juga memposting foto dirinya bersama Kiwil.
kiwil

Kiwil dan istri mudanya Meggy.

Ia pun tak lupa menuliskan keterangan foto yang cukup panjang. Isinya mengenai rasa syukurnya memiliki suami seperti Kiwil. Juga mengenai suka duka pernikahannya yang sudah berjalan selama 18 tahun.
Ini yang ia tulis :
"Bahagia itu tidak harus pergi ke suatu tempat yg romantis dan berpakaian yg rapi ....  kebahagiaan itu bisa dimana aja dan dalam kondisi yg seperti apapun tapi tetap sopan...  makna kebahagiaan itu amat luas artinya dan sangat indah jika kita bisa mensyukurinya dlm situasi dan kondisi yg apa adanya ....
18 tahun sudah pernikahan ku bersama suami ...
meskipun aku dan suami hanya merayakannya dngan sikon seperti ini tapi hati kami bahagia dan slalu tetap bersyukur dngan begitu rezeki yg sdh Allah brikan lepada ku bersama suami juga anak2 dngan kehidupan kami yg up - down ....
semoga ada hari2 bahagia yg bisa aku juga suami rasakan ber 2 aja tanpa anak2 dan juga tanpa harus ada yg tersakiti ....
makasih ALLAH ....  makasih atas pemberian MU yg berharga ini utk ku .... dan makasih juga utk suami ku ....".
Netizen pun banyak mengometari postingan isti tua Kiwil tersebut.
kiwil

Kiwil dan istri tuanya Emma.

Ini komentar mereka :
bundacintafatimah: Subhanallah... Terkadang kita mmg harus menutup mata dari hal negatif untuk bahagia.. dia yg disisi sdh berjuang banyak utk kita.. ingat yg baik saja.. krn mungkin itu lebih membahagiakan..
nurulfitriwahyu: Ibu n istri yg hebat..sabar luar biasa...barakallah y umi...bahagiamu kan jauh lebih indah d akherat kelak..
anggraini_larasss: Surga yg kau dapat. Amin
tika_diar: Amin...salut untuk @emmakiwil Semoga bahagia dunia akhirat...aminn
Berita ini telah dipublikasikan kalteng.tribunnews. 
Senin, 22 Mei 2017 13:06 WIB

Musdalifah dan sang suami, Khairil Anwar 
Isu miring kembali berhembus dalam pernikahan Musdalifah dan suami barunya, Khairil Anwar.
Baru seminggu Musdalifah menikmati indahnya pernikahan, sang suami dikabarkan terlibat kasus penipuan yang mencapai miliaran rupiah.
Kabar buruk tersebut berhembus setelah sebuah akun gosip di Instagram memposting bukti surat perjanjian yang dibawa sang korban, Selasa (30/5/2017).
c
Bukti surat perjanjian (INSTAGRAM)

Korban yang tertipu diketahui bernama Yusuf yang bertempat tinggal di Bogor.
Akun ini juga memposting bukti-bukti percakapan lewat WhatsApp yang dilakukan Yusuf dengan Khairil Anwar.
c
Bukti percakapan WA (INSTAGRAM)

Lalu seperti apa kronologi kejadian yang menimpa Yusuf?
Diketahui, Yusuf, sang korban diming-imingi usaha beras yang mendapatkan keuntungan tiap bulannya.
Dua orang yang menawarinya usaha tersebut bernama Anwar dan Khairil (suami baru Musdalifah).
v
Bukti rincian dan transfer (INSTAGRAM)

Akun tersebut menceritakan kronologi kejadian penipuan yang dilakukan suami Musdalifah tersebut.
"Kronologinya : Ada 2 orang bertemu dengan korban Pak Yusuf alamat di Bogor, yg satu bernama ANWAR dan KHAIRIL, menawarkan usaha Beras dengan iming2 setiap bulan mendapatkan keuntungan. Anwar mengaku rekan kerja PAK AHER (Gubernur Jabar) dan beberapa kali menunjukan foto dengan Pak Aher dan pernah menunjukan kontrak kerja yg diberikan Pak Aher.
ANWAR mengenalkan korban pada KHAIRIL (suami Musdalifah skr). Singkat Cerita, diserahkan uang 1 M dengan janji keuntungan tiap bulan dengan surat perjanjian.Kemudian dlm perjalanan, keuntungan hanya dibayar sekali, terlambat pula dan jumlahnya tdk sesuai. Akhirnya dilakukan Audit thd pembukuan. Dari pembukuan didapat indikasi penyimpangan dan sistem penjualan beras yang tidak sesuai dengan perjanjian. Saat didesak ANWAR dan KHAIRIL tidak bisa menjelaskan. akhirnya diambil keputusan uang diambil oleh Pak Yusuf. Disetujui saat itu. Tetapi sejak bulan Maret sampai sekarang baik uang 1 M dan keuntungan tidak dibayar2. Alasannya selalu bermacam2. Dan pernah satu kali KHAIRIL memberikan cek, tapi cek tsb *CEK KOSONG*.
Menjelang mau menikah dengan Musdalifah, KHAIRIL berjanji membayar keuntungan yg tertunda sebesar 140 jt, karena takut pernikahannya gagal, tp kemudian hanya dibayar 50 jt dan dibawa oleh RINA (istri yg dinikah sblm musdalifah).

Untuk konfirmasi :

Pak Yusuf / Ibu Yusuf
Alamat : Jalan Dadali II /7 
Tanah Sareal,Bogor
No tlp : 0811111066," tulis akun @thenewbikingregetan dalam postingannya tersebut.

Fakta-fakta Kejanggalan Pernikahan Musdalifah dengan Khairil Anwar
v
Musdalifah ketika bicara dengn orang yg bersangkutan (INSTAGRAM)

Para netizen yang melihat postingan tersebut pun angkat bicara dan memberikan beragam komentar.
@nana_beries: "Mbak musdalifah nggak sadar kalo cuma dimanfaatin aja ya?"
@aimi_saa: "Kasian mba Musdalifa ihh di manfaatin, gt mau aja itu dinikahin org macam itu.(emoji)"
@zsamudra88: "Yaampun mb mus kasian ya.gagal maning...gagal maning...(emoji)udah tendang aja mb sebelum harta mb mus dikuras abis...dimanfaatin bgt tu mb mus sudah kelihatan dr awal sudah masalah..jangan percaya sama kata2 suami barunya mb...tendang secepatnya...lebih baik uangnya buat masa depan anak2 mb mus..."
@abdilla_brown: "Salah apa mbak mus sampe2 punya suami kayak gt (emoji) bukan ngatain tp liat aja kayaknya bayarin utang2nya, yakin nggak klw lakinya cinta beneran (ga liat harta sama sekali)? (emoji) smg mbak mus selalu bahagia"
Sebelumnya diberitakan mantan istri Nassar KDI, yaitu Musdalifah telah menikah dengan Khairil Anwar pada Senin (22/5/2017).
Khairil dan Musdalifah sah menjadi suami istri setelah melewati prosesi ijab kabul pukul 15.00 WIB di masjid Jami Syamsul Huda, Jalan Adi Sucipto, Tangerang.
Selain terlibat kasus hukum, ada banyak kejanggalan dalam pernikahan Musdalifah dengan Khairil Anwar.
Berhembus kabar poligami dalam pernikahan Musdalifah dan Khairil Anwar.
Pasalnya, suami Musdalifah tersebut bukanlah perjaka ataupun duda, melainkan pria yang masih terikat hubungan pernikahan dengan wanita lain.
Bahkan diduga mantan istri pedangdut Nassar tersebut merupakan istri ketiga Khairil Anwar. (*)

Pimpinan FPI Rizieq Shihab 
Kabar kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Jakarta dalam pekan ini memunculkan sejumlah isu.
Di media sosial beredar informasi sejumlah ruas jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta akan ditutup oleh pendukung Rizieq.
Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo atau yang dipanggil Ustaz Sambo, mengatakan pihaknya siap mengumpulkan satu juta orang untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq di bandara Soekarno-Hatta.
"Kami akan bilang, Habib, umat sudah siap. Silahkan kalau habib mau pulang," katanya di Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Sementara itu di sosial media tersebar mengenai rencana aksi penjemputan Pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Sejumlah ruas jalan menuju bandara, menurut selebaran itu, diimbau untuk ditutup massa pendukung Rizieq.
Ketua Bantuan Hukum FPI sekaligus Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro membenarkan adanya selebaran tersebut.
"Benar, dari simpatisan HRS (Habib Rizieq Shihab). Kalau dari kelaskaran ada logo Laskar FPI," ucap Sugito saat dikonfirmasi.
Berikut isi selebaran tersebut:
Ayo... sambut kedatangan imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizieq Syihab bersama keluarga di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng - Jakarta. Tutup semua jalan menuju semua terminal. Jangan beri kesempatan kepada siapapun untuk mengganggu kedatangannya. Tunggu tanggal mainnya. Akan diumumkan secara nasional."
Antisipasi Polisi
Polisi telah mengantisipasi mengenai adanya informasi aktivitas di bandara akan dilumpuhkan, saat Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab tiba di Indonesia.

Polda Metro Jaya langsung menggelar rapat di Mabes Polri pasca Rizieq masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang, hari ini.
"Dengan Mabes Polri. Ada Bareskrim, ada Divisi Hubungan Internasional. Ya, ada semua," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2017).
Argo menjelaskan penetapan tersangka, dan DPO Rizieq atas kasus dugaan pornografi sudah sesuai aturan hukum.
Polisi tak mempermasalahkan bahwa, Rizieq memiliki banyak pendukung.
Polisi telah mengantisipasi itu, termasuk ada rencana melumpuhkan aktivitas bandara, setibanya Rizieq di Indonesia.
"Saya sudah sampaikan tadi, masyarakat sudah mulai cerdas. Sudah mulai pintar, dan sudah mulai mengerti masyarkat itu. Tapi, kita tepat antisipasi," kata Argo.
Polisi terus menyaring informasi dari pihak intelijen, "Kita tunggu informasi dari intelijen," ucapnya.
Sebelumnya, Kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro menyebut akan ada pengerahan massa FPI saat kliennya pulang dari Arab Saudi.
Massa pendukung diharapkan datang menjemput.
"Setelah konsolidasi dengan umat siap, beliau (Rizieq) akan pulang, biar yang jemput banyak di bandara, semoga sampai lumpuh," kata Sugito.
Rizieq diduga terlibat dalam kasus percakapan (chat) mesum dengan orang yang diduga Firza Husein.
Rizieq ditetapkan sebagai tersangka terkait percakapan WhatsApp diduga berkonten pornografi dengan Firza.
Dalam kasus ini, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Berita ini telah dipublikasikan Tribunnews.com dengan judul: Jelang Kepulangan Habib Rizieq, Bandara Mau Dikepung hingga Seruan Penutupan Jalan

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab
Polda Metro Jaya memasukan nama pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, kemarin. Setelah itu, langsung melakukan lidik ke rumah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, penyidik tak mendapati keberadaan Rizieq di kediamannya.
Atas dasar itu, penyidik membuat Daftar Pencarian Orang atas nama Rizieq Shihab, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi, lantaran melangsungkan percakapan dengan wanita diduga Firza Husein melalui aplikasi komunikasi WhatsApp. Dalam percakapan diduga ada transmisi pengiriman konten pornorafi.
Saat ini keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun, hingga kini Rizieq tak pernah memenuhi panggilan kepolisian.
"Kasus tersangka HRS perkembangannya penyidik Polda Metro Jaya sudah menerbitkan DPO hari ini," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/5/2017).
Argo menambahkan, penerbitan DPO tersebut dilakukan setelah penyidik mengantarkan surat perintah penangkapan ke rumah Rizieq. Setelah itu, penyidik berkoordinasi dengan Imigrasi mengenai dimana keberadaan Rizieq.
"Ternyata tanggal 26 April dia (Rizieq) ke luar negeri dan sampai sekarang belum masuk ke Indonesia. Dengan dasar itu hari ini penyidik membuat DPO. Jadi tahapannya harus dilalui semua," kata Argo.
Penetapan Rizieq sebagai tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara atas kasus percakapan via Whatsapp berkonten pornografi antara Rizieq dengan Firza Husein.
Dalam kasus itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Foto: Ilustrasi

Kementerian Keuangan secara resmi mencabut PMK 48/PMK.07/2016 dan  PMK 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Khusus mekanisme penyaluran (pencairan) dana BOS, Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Tunjangan Daerah Khusus (Dasus), dan Dana Tambahan Penghasilan tidak mengalami perubahan. Terkait Jadwal Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017,  ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipahami bersama. Pemahaman ini perlu untuk menghilangkan prasangka buruk terhadap daerah terkait mekanisme Jadwal Penyaluran / Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi GuruSesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017

Berikut ini Jadwal Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atauTunjangan Sertifikasi Guru Sesuai pasal 90 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a)   Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
b)   Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru  triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
c)   Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan III paling cepat pada bulan September; dan
d)   Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru triwulan IV paling cepat pada bulan November

*) Ingat bunyi pasal 90 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 adalah paling cepat bukan paling lambat.
Pada pasal 90 ayat (3) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dinyatakan bahwaDaerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Gurµ PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD di RKUD.

Berturut-turut berikut ini penjelasan Pada pasal 90 ayat (4-16) PMK Nomor 50/PMK.07/2017
(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.   semester I disampaikan paling lambat tangal 15 September; dan
b.   semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

(5) Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan III tahun anggaran 1 berjalan.

(6) Laporan realisasi semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan I tahun anggaran berikutnya.

(7) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (4) , penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak dapat dilaksanakan.

(8) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

(9) Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan dianggarkan kembali melalui APBN/ Perubahan APBN tahun anggaran berikutnya.

(10) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, I TP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat disalurkan karena:
a.   Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ; dan
b.   tidak ada rekomendasi dari Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud pada ayat (9)

Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan

(11) Dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak dibayarkan kepada guru.

(12) Penundaan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan setelah melakukan evaluasi atas laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(13) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai dengan triwulan IV, masing-masing tidak mencukupi untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang diterima di RKUD.

(14) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD pada tahun anggaran berjalan masing-masing  akan di perhitungkan dengan:
a. dana cadangan TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan; atau
b.   alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.

(15) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

(16) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana I dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik ( softcopy) melalui aplikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut saya sangat keliru kalau ada guru yang beranggapan keterlambatan pembayaran (pencairan) TPG karena kesengajaan untuk mendapatkan bunga bank. Keterlambatan bisa jadi karena memang transfer dari pusat juga lambat atau karena faktor lain. Semoga informasi ini bermanfaat.


Sumber : ainamulyana.com
Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like komen dan bagikan info ini ya. Terima kasih

Bom Kampung Melayu (Foto: Istimewa)
Pelaku teror bom di Kampung Melayu (24/05) yang meninggalkan KTP atas nama Wiryawan, orang yang masih hidup, memberikan sinyal bahwa serangan teror itu menyimpan misteri besar yang disembunyikan.
Analisis itu disampaikan pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada intelijen (26/05). “Dari informasi awal, pelaku bom Kampung Melayu meninggal KTP, yang ternyata pemilik KTP masih hidup dan aktif di ormas Gerakan Reformis Islam (Garis). Garis selama ini menyuarakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar,” kata Baidhowi.
Baidhowi menduga, KTP Wiryawan sengaja dipakai untuk mengaburkan skenario bom bunuh diri itu. “Ada dugaan, KTP milik Wiryawan ini sengaja dipakai untuk seseorang yang sudah didoktrin melakukan bom bunuh diri,” jelas Baidhowi.
Kata Baidhowi, orang yang sudah didoktrin oleh “intelijen hitam” akan dibekali KTP milik orang-orang yang diduga terlibat teroris. “Orang-orang yang diduga teroris masuk pengawasan polisi dan bisa jadi KTP-nya telah diambil,” ungkap Baidhowi.
Lebih jauh Baidhowi menduga, pelaku teror hanya menjadi korban kepentingan politik sesaat dengan memanfaatkan doktrinisasi agama. “Teror model Kampung Melayu ini akan terus berjalan, karena ada kepentingan yang bermain,” papar Baidhowi.
Tak hanya itu, Baidhowi mencurigai, ada kelompok teroris yang sengaja “dipelihara” demi kepentingan kelompoknya sendiri. “Kalau di AS itu ada industri militer dan sengaja diciptakan perang, agar senjatanya laku,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wiryawan pemilik KTP yang ditemukan di TKP Bom Kampung Melayu mengaku kartu identitasnya itu hilang beberapa bulan yang lalu. KTP yang dimilikinya hilang sekitar delapan bulan yang lalu di Bogor. Pada saat itu, ia bersama temannya mengalami kecelakaan di daerah Cimande. Pada saat itu, ia dan temannya menitipkan sepeda motor ke sebuah pabrik dan meninggalkan identitas KTP. Namun ketika mengambil sepeda motor ia lupa mengambil dokumen tersebut.

Habib Rizieq Syihab (Foto: Istimewa)
 Duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban bom Kampung Melayu (24/05). Di sisi lain, aktivis liberal di sosial media serentak mem-viralkan video orasi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dikatakan mendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Wartawan senior yang dikenal sebagai aktivis liberal, Ulin Yusron di akun Twitter @ulinyusron menulis: “Rizieq Shihab dukung ISIS. Ceramah gini yang makin mendorong radikalisme dan penggunaan kekerasan.” @ulinyusron menyertakan link orasi Habib Rizieq.
Putri tokoh NU, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Ienas Tsuroiya, turut memviralkan video tersebut. “Yang masih denial (gak mengakui) kalau HRS mendukung ISIS, coba lihat video ini.. He said it loud and clear,” tulis istri tokoh liberal Ulil Abshar Abdalla ini di akun @tsuroiya.
Seperti dirilis kompas (26/05), ISIS mengaku bertanggung jawab dengan serangan bom bunuh diri di kawasan terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam (24/05).
Kompas mengutip pemberitaan AFP (26/05), melalui kantor berita Amaq (24/05), ISIS menyebut, serangan yang menewaskan tiga polisi tersebut dilakukan oleh “pejuang” kelompok ISIS.
Publikasi ini dikeluarkan kelompok intelijen SITE yang berkedudukan di Amerika Serikat. Analis menyebut, klaim tersebut tergolong kredibel dan bisa dipercaya mengingat keberadaan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang merupakan jaringan lokal teroris ISIS di Indonesia.
Salah satu analis yang percaya dengan klaim itu adalah Al Chaidar, Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh di Provinsi Aceh.
Sementara itu, Pengamat Keamanan yang berbasis di Jakarta, Sidney Jones, yang juga mengepalai Institute for Policy Analysis of Conflict, menyebut klaim ISIS tersebut sangat kredibel. Sidney bahkan meyakini bahwa cabang JAD yang berbasis di Bandung, Jawa Barat telah melakukan pemboman tersebut.


JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menanggapi sejumlah netizen yang berkicau bahwa teror bom di Kampung Melayu hanyalah rekayasa.
Tito menganggap orang-orang yang berkata demikian tidak memahami budaya terorisme yang berkembang, tak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia lainnya.
"Kalau ada yang katakan rekayasa, (mereka) tidak paham jaringan ini. Tapi teman-teman intelijen tahu betul bagaimana dinamika kelompok ini, mana yang aktif dan mana yang tidak," ujar Tito dalam acara "Rosi" bertajuk "#KapolriDiRosi" di Kompas TV, Jumat (26/5/2017) malam.
Dalam peristiwa itu, tiga polisi gugur dan 12 orang lainnya mengalami luka serius. Tito mengatakan, mustahil polisi mengorbankan nyawa sendiri untuk merekayasa suatu kejadian ledakan bom.
Bahkan, kata Tito, sutradara sehebat apa pun tidak akan mampu merekayasa kasus seperti itu.
"Polisi-polisi bukan aktor, pelaku bom bunuh diri bukan aktor, tidak akan mungkin mereka mau direkayasa untuk bunuh diri," kata Tito.
Tito cukup lama berkecimpung menangani kasus terorisme, mulai dari menjadi Kepala Densus 88 Antiteror hingga Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT).
Ia memahami betul ancaman ini sudah lama dan menjadi fenomena global.
Tito kemudian membandingkan serangan teror bom Kampung melayu dengan serangan bom di kawasan MH Thamrin, awal 2016 lalu.
Saat itu, ada aksi heroik polisi yang kejar-kejaran dengan pelaku dan juga baku tembak. Semua orang bisa melihat langsung, baik di lokasi maupun melalui televisi.
Sementara itu, hanya beberapa orang yang melihat langsung peristiwa pengeboman di halte Kampung Melayu. Bagi yang tidak berada di lokasi, kata Tito, mungkin menganggap ada keganjilan.
Terlebih lagi, kelompok teroris sekarang semakin canggih. Mereka memiliki pendukung yang memiliki jaringan dengan kemamluan mengelola media sosial.
"Bisa juga mereka melakukan konter atau propaganda dalam rangka glorifikasi kelompok pelaku teror dan mendeligitimasi pemerintah," kata Tito.
Padahal, kata dia, perang melawan terorisme yang sebenarnya adalah bagaimana memenangkan simpati publik. Jika dukungan melawan teroris muncul, maka kelompok mereka tidak akan menang.
Sebaliknya, jika masyarakat simpatik pada teroris, maka kelompok tersebut merasa punya dukungan untuk melakukan aksi susulan.
"Saya yakin publik tidak menolerir terorisme. Saya yakin mayoritas masyarakat tidak ada yang mau menolerir itu," kata Tito. (*)

Calon Ketua Harian PNA

BANDA ACEH - Dua nama disebut-sebut atau mencuat sebagai kandidat Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA) periode 2017-2022. Kedua nama dimaksud adalah, Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong (Anggota DPRA dari PNA) serta Sofyan Dawood (mantan jubir GAM).
Informasi yang dihimpun Serambi Sabtu (20/5), kedua nama itu mencuat dalam pembahasan komposisi kepengurusan oleh tim formatur PNA yang dibentuk pascakongres 1-2 Mei lalu. Sumber-sumber di internal PNA menyebut, nama Tiyong diajukan oleh mayoritas anggota tim formatur. Sementara nama Sofyan Dawood disodorkan oleh Irwandi Yusuf selaku ketua tim formatur. 
Sebuah sumber menyebutkan, alasan tim formatur PNA memilih Tiyong sebagai ketua harian, karena ia sukses melaksanakan tugasnya sebagai ketua tim pemenangan Irwandi-Nova pada pilkada lalu. Sementara Sofyan Dawood yang merupakan mantan sekretaris majelis pertimbangan partai PNA itu, dianggap kurang tepat menjabat ketua harian, karena track recordnya yang kerap berpindah kubu.
Salah satu alasan keberatan tim formatur adalah karena Sofyan Dawood mendukung calon lain--bukan Irwandi Yusuf--pada pilkada 2017 lalu. Namun demikian, tim formatur tetap memasukkan nama mantan petinggi GAM ini dalam daftar kepengurusan, yaitu sebagai salah satu anggota dewan penasihat pusat PNA.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sofyan Dawood mengatakan bahwa keberadaannya pada tim pemenangan calon lain pada pilkada lalu atas perintah Irwandi Yusuf, dalam rangka memenangkan pasangan Irwandi-Nova pada Pilkada 2017. 
Bursa calon ketua harian PNA ini memang hangat dibicarakan di internal PNA, karena jabatan tersebut adalah jabatan eksekutif dan strategis yang akan mendampingi Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum PNA. Karenanya, pembicaraan terkait sosok yang akan mengisi ketua harian terus menggelinding, pasca-Kongres I PNA, tanggal 1-2 Mei lalu.
Sekretaris PNA, Miswar Fuady yang dikonfirmasi Serambi tadi malam, enggan berkomentar detil tentang isu mencuatnya dua nama tersebut. Ia hanya membenarkan, bahwa mayoritas tim formatur yang dibentuk pada kongres beberapa waktu lalu, sepakat untuk mengusulkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai ketua harian.
“Mayoritas tim formatur mengusulkan Samsul Bahri atau Tiyong sebagai ketua harian PNA ke depan, ya dalam tim formatur macam-macam mencuat, tapi mayoritas sepakat untuk Tiyong,” kata Miswar Fuadi.
Terkait mencuatnya nama Sofyan Dawood, menurutnya itu sah-sah saja, karena tim formatur berkerja tidak sendiri untuk merampungkan kepengurusan PNA lima tahun ke depan. Yang jelas, sebut Miswar, apa yang telah disusun oleh formatur itu belum final, akan dibicarakan kembali dengan tim formatur termasuk dengan Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum PNA.
“Semua struktur pengurus ini belum final, termasuk jabatan ketua harian. Ini akan dibahas lagi, sebelum kita bawa untuk mendaftar secara resmi ke Kemenkumham berikut dengan nama, lambang, dan AD/ART baru PNA,” kata dia. 
Untuk diketahui, PNA haru mengubah nama, lambang, dan struktural, karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak memperoleh suara minimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu (electoral threshold). Hal itu membuat PNA tidak bisa lagi bertarung pada pileg mendatang, kecuali dengan nama, lambang, dan struktural yang baru.(*)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget