BPN Tolak Bawa Bukti Kecurangan ke MK, AHY: PD Pakai Cara Konstitusional

AHY Bersama 8 Kepala Daerah di Mesium Kepresidenan. Bogor

"Sudah kami sampaikan sejak awal bahwa Partai Demokrat itu insyaallah akan menjaga komitmen menjaga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar, insyaallah, akan menggunakan cara-cara yang konstitusional. Termasuk dalam kompetisi politik. Kami juga menjunjung tinggi norma politik dan berdemokrasi," kata AHY kepada wartawan di Museum Kepresidenan Balai Kirti, kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

AHY juga menyebut PD mencegah kadernya terlibat dalam tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Sebab, AHY menegaskan tindakan yang inkonstitusional bertentangan dengan undang-undang.

"Kami juga mencegah adanya keterlibatan dari kader-kader kami dari segala niat, apalagi tindakan, yang inkonstitusional, keluar dari garis hukum UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menegaskan pihaknya tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke MK. Ia mengaku kecewa terhadap MK.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Sementara itu, Prabowo secara tegas menolak hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2019 yang, menurutnya, dipenuhi kecurangan. Di sisi lain calon presiden nomor urut 02 itu juga tidak akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan dugaan kecurangan itu.

"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Beritas ini telah disampaikan oleh detik.com