Latest Post

Sejumlah guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori umur 35 tahun ke atas meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ada tes atau sertikasi. Hal tersebut mengingat para guru honorer telah mengabdi lama namun belum juga mendapat kepastian status.

"Mudah-mudahan ke depan yang telah mengabdi lama tidak perlu tes sertikasi. Jadi tidak mengganggu belajar mengajar," ujar Ketua Umum Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) Lian Sani, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Lian mengatakan, selama bertahun-tahun tidak ada kejelasan status yang melekat pada guru honorer. Padahal, sejumlah langkah sudah diambil untuk memperjuangkan keinginan tersebut.

"Harapan kami dengan diskusi ini, DPR mampu membantu kami menjadi tenaga pendidik yang memiliki status yang jelas. Di mana selama bertahun tahun teman teman dari guru non ASN tidak mempunyai status yang jelas," katanya.

Desakan menjadi PNS tersebut, didasari para guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Di mana umumnya telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, sementara masa pengabdian sudah akan berakhir.

“Guru honorer di atas 35 tahun meminta untuk diangkat menjadi PNS tanpa harus dijadikan PPPK. Kami tidak sanggup untuk bersaing dengan guru-guru muda yang baru kemarin lulus kuliah. Oleh karena itu, kami minta Presiden menerbitkan Keppres PNS tanpa tes,” jelas Lian.


Nonton TV Online semua channel Indonesia lengkap, streaming TV dan video tanpa berlangganan.

Nonton siaran langsung live streaming Trans TV yang cepat, ringan tanpa buffering. Menyajikan program entertainment yang variatif, kreatif, edukatif dan inovatif seperti My Trip My Adventure, Insert, Brownis dan masih banyak lagi serta menjadi trendsetter dalam dunia pertelevisian Indonesia




  


Nonton TV Online semua channel Indonesia lengkap, streaming TV dan video tanpa berlangganan.

Nonton siaran langsung live streaming Trans TV yang cepat, ringan tanpa buffering. Menyajikan program entertainment yang variatif, kreatif, edukatif dan inovatif seperti My Trip My Adventure, Insert, Brownis dan masih banyak lagi serta menjadi trendsetter dalam dunia pertelevisian Indonesia




  




Di beberapa negara, kepadatan penduduk, kurangnya guru berkualitas, dan dana pendidikan yang tidak memadai menjadi penghambat pendidikan anak usia dini. Ini tidak terjadi di negara-negara yang tercantum di bawah ini yang memiliki rasio guru dan murid ideal yakni satu guru mengajar antara 6 hingga 10 siswa di sekolah dasar. Dengan rasio guru dan murid yang kecil itu, seorang guru mudah memberi perhatian dan pengawasan kepada siswa.


1. San Marino

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 6 siswa

Di San Marino, sebuah negara mikro yang dikelilingi oleh Italia, tingkat melek huruf dari populasi orang dewasa mencapai 98%. Rasio siswa-guru pendidikan dasar di sana yakni 6 murid per satu guru. Rasio ini adalah angka tertinggi di dunia. Sistem pendidikan San Marino didasarkan pada kurikulum Italia, dan mencakup lima tahun pendidikan dasar.

2. Bermuda
 
 
Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 7 siswa

Bermuda, sebuah negara di kawasan Karibia juga berada di garis depan dalam hal melek huruf warganya di mana tingkat melek huruf orang dewasa sebesar 98%. Pendidikan di Bermuda diwajibkan antara usia 5 dan 18 tahun. Sebanyak 60% siswa di negara ini bersekolah di sekolah negeri, yang menawarkan pendidikan gratis hingga usia 18 tahun. Sekolah dasar di negara itu memiliki satu guru untuk setiap 7 siswa

3. Liechtenstein
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 8 siswa

Liechtenstein, negara mikro berbahasa Jerman di Eropa tengah, memiliki tingkat melek huruf membanggakan. Faktanya, pada dasarnya 100% populasi orang dewasa di negara mini melek huruf. Negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang sangat baik, termasuk gaji guru sekolah menengah. Dengan populasi hanya 36.925 (berdasarkan sensus 2013), satu kelas di sekolah dasar dihuni tidak lebih dari selusin siswa. Di Liechtenstein rasio guru dan murid yakni satu guru mengajar tak lebih dari 8 siswa.

4. Kuwait
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Di Kuwait, negara Asia Barat dengan tingkat melek huruf orang dewasa 96% (sesuai data Bank Dunia 2013), pendidikan dasar dan menengah diwajibkan oleh undang-undang. Anak-anak dengan kewarganegaraan Kuwait di negara ini juga bersekolah di banyak sekolah negeri secara gratis dengan syarat tertentu. Rasio murid-guru sekolah dasar di negara ini adalah 9 murid per guru.

5. Luksemburg
 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Luksemburg, negara terkurung daratan di Eropa Barat, memiliki sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik di mana kehadiran sekolah adalah suatu keharusan bagi anak antara usia 4 hingga 16 tahun. Mayoritas sekolah di negara ini menawarkan pendidikan gratis untuk sekolah dasar. Tidak lebih dari sembilan siswa diajar oleh satu guru di setiap kelasnya.

6. Kuba 

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Menurut data UNESCO di 2015, Kuba memiliki tingkat melek huruf 99,7%. Negara ini memiliki sistem pendidikan peringkat teratas yang dipertahankan dengan alokasi anggaran pemerintah sebesar 10% dari anggaran nasional. Pendidikan sekolah dasar diwajibkan di negeri Fidel Castro ini dan ada rata-rata 9 murid di sekolah dasar untuk ditangani oleh seorang guru.

7. Andorra

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 9 siswa

Tingkat melek huruf orang dewasa di Andorra, negara mikro di Eropa Barat Daya ini hampir 100%. Pendidikan anak usia 6 hingga 16 tahun adalah wajib di negara ini, di mana pendidikan juga diberikan secara gratis hingga tingkat menengah.

Tiga jenis sekolah hadir di negara ini dalam istilah bahasa pengantar yang sebagian besar digunakan. Yaitu, sekolah Andorra, Prancis, dan Spanyol, dengan sekitar 50% anak Andorra bersekolah di sekolah dasar berbahasa Prancis. Pendidikan di negara ini tidak hanya gratis, tetapi rasio guru dan murid kecil yakni satu guru hanya mengajar 9 siswa.


Tiga jenis sekolah hadir di negara ini dalam istilah bahasa pengantar yang sebagian besar digunakan. Yaitu, sekolah Andorra, Prancis, dan Spanyol, dengan sekitar 50% anak Andorra bersekolah di sekolah dasar berbahasa Prancis. Pendidikan di negara ini tidak hanya gratis, tetapi rasio guru dan murid kecil yakni satu guru hanya mengajar 9 siswa.

8. Swedia

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Swedia memiliki sistem pendidikan sangat maju yang menyebabkan tingkat melek huruf warganya sangat tinggi. Negara Skandinavia ini memastikan bahwa setiap anak menerima pendidikan kelas awal yang optimal di sekolah-sekolah. Sekolah di Swedia memiliki jumlah guru yang besar dengan rasio setiap guru mengajar hanya 10 siswa di setiap kelasnya.

9. Islandia

Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Islandia memiliki standar pendidikan dan melek huruf yang sangat tinggi. Rasio murid sekolah dasar dengan guru adalah 10: 1. Anak-anak usia 6 hingga 16 tahun di negara ini wajib bersekolah. Di Islandia, setiap anak, terlepas dari tempat asal, jenis kelamin, status ekonomi, atau kepercayaan agama, diberi kesempatan untuk menikmati hak atas pendidikan yang bebas dan adil.

10. Polandia
 
Rasio guru dan murid sekolah dasar : satu guru per 10 siswa

Hampir setiap orang dewasa di Polandia memiliki tingkat melek huruf sebesar 99,8% (data UNESCO di 2015). Untuk setiap 10 siswa sekolah dasar di Polandia, hanya ada satu guru. Dengan demikian, negara ini memiliki sistem pendidikan yang berkembang sangat baik, di mana setiap anak di sekolah dasar menerima perhatian dan dorongan yang tepat. 

 

Hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat heran Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Cholis Nafis. Adapun frasa agama dalam draf terbaru dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

"Ko’ bisa kelupaan ya pd agama. Bukankah itu ada dlm pancasila, UUD 1945 bahwa pendidikan agama itu dasar kita. Akhlak apa yg tanpa agama? Dan kebudayaan apa yg hendak kita bangun? Klo dasar negara kita Pancasila tentu frasa agama auto masuk dlm peta jalan pendidikan Indonesia," cuit Cholil Nafis di akun Twitternya, @cholilnafis, Senin (8/3/2021).

Cholil menjelaskan MUI berpandangan bahwa peta jalan pendidikan sangat diperlukan oleh bangsa ini. "Karena disusun berdasarkan analisis yang realistis dan tekhnis untuk menyiapkan generasi sesuai dengan tren tantangan masa depan," katanya.

Dia menambahkan, arah pendidikan dengan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan industri tetap berpijak kepada pendidikan agama, moral, dan pendidikan karakter bangsa. Dia memaparkan Keppres Nomor 87 tahun 2017, yaitu religiusitas, integritas, cinta tanah air, kemandirian, dan gotong royong.

"Merdeka tidak berarti liberal, dalam arti bebas nilai dan tanggung jawab. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menjadi penjabaran Pancasila sangat menekankan manusia sebagai makhluk spiritual dan makhluk sosial, serta tanggung jawab kebangsaan yang demokratis,"ungkapnya.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa belum ada keseimbangan antara pendidikan keagamaan, moral, dan karakter, yang belum termuat dalam peta jalan Pendidikan. "Untuk itu hal tersebut dapat dimasukkan dalam peta jalan pendidikan secara terstruktur dan terintegrasi," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, konsep peta jalan pendidikan bisa diimplementasikan di sekolah swasta baik pada sekolah/madrasah/pesantren yang dibina oleh ormas keagamaan maupun institusi pendidikan lainnya dengan dukungan pemerintah.
Dia mengatakan, ideologi transnasional tidak tumbuh dari ruang kosong, tapi lebih sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial politik yang dihadapi. "Oleh sebab itu penyikapannya mesti mengedepankan pendekatan kultural bukan semata-mata pendekatan politik dan kekuasaan," ujarnya.

Cholil menjelaskan,dengan kemajuan infotech seperti saat ini, semua ideologi yang berkembang telah bersifat transnasional. "Perhatikanlah ideologi- ideologi berikut, semua sudah berkembang dan dianut secara transnasional (Kapitalisme Liberalisme; Sosialisme Komunisme; LGBTQ; Sekulerisme...)," imbuhnya.

Menurut dia, menghadapi runtuhnya dua ideologi besar Kapitalisme Liberalisme dan Sosialisme Komunisme, berkesempatan untuk mengedepankan ideologi Pancasila, menjabarkan dengan lebih jujur, terbuka, dan adil melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan implementasi nilai- nilai Pancasila.

"MUI melihat ormas-ormas Islam sudah berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan kebangsaan, moderat, dan washatiyatul Islam. itu pokok2 pikiran MUI saat dengar pendapat dg Dewan Perwakilan Rakyat RI pd 12/3/21," pungkasnya.

 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta perwakilan Majelis Tinggi dan seluruh ketua DPD berencana mendatangai Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3/2021) pukul 08.30 WIB.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarief Hasan mengatakan kedatangan mereka ke Kemenkumham guna menyikapi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, sekaligus menyampaikan bukti terkait legalitas kepengerusan DPP Partai Demokrat kubu AHY.

"Kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART. Ingin menunjukan pada Kemenkumham yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah, itu diluar konstitusi AD/ART partai Demokrat," kata Syarief di DPP Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

Adapun semua berkas dan surat terkait keabsahan DPP Partai Demokrat kubu AHY, kata Syarief akan dibawa serta ke Kemenkumham pada Senin. Namun, apakah mereka akan menyampaikam bukti-bukti langsung kepada Menkumham Yasonna Laoly, Syarief belum bisa memastikan.

"Oh iya bawa semua, SK dan segala macam kita lengkap lah," ujarnya.

Ia juga menegaskan kedatangan AHY dan ketua DPP seluruh Indonesia tidak akan didampingi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, terkait kubu Ketua Umum versi KLB Sumut, Moeldoko yang direncanakam mendatangi Kemenkumham, Syarief hanya berharap kedatangan kedua kubu tidak berbarengan.

"Infonya begitu, mudah-mudahan tidak sama lah," tuturnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara segera mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin besok.

Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pendaftaran ke Kemenkumham, termasuk dengan keputusan menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

Sumber: https://www.suara.com/

 

Kepolisian Daerah atau Polda Aceh membidik indikasi korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan portabel di Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai Rp41,2 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan penanganan kasus ini masih dalam pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket.

"Penanganan kasus ini masih tahap klarifikasi dan sampai saat ini masih belum ada pemeriksaan pihak-pihak terkait," kata Winardy di Banda Aceh seperti dilaporkan Antara, Selasa (23/2/2021).

Winardy menyebutkan tim Polda Aceh masih mendalami dan mempelajari data-data yang sudah dimiliki. Setelah itu akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya, apakah apakah akan ditindaklanjuti ke tahap ke penyelidikan atau tidak.

"Masih pendalaman data-data yang dimiliki oleh Polda Aceh. Jadi, Polda Aceh belum melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Arti, Polda masih menentukan validasi data terlibat dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh pada tahun anggaran 2020 melakukan pengadaan 400 paket tempat cuci tangan atau wastafel portabel dengan nilai Rp41,2 miliar.

Mekanisme penentuan pemenang proyek pengadaan tersebut dilakukan dengan sistem pengadaan langsung. Masing-masing paket pengadaan berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget