Lam Berita Aceh

JAKARTA - "Kata siapa Peraturan Menteri (Permen) dulu lebih bagus? Menurut saya, bagus Permen sekarang," ujar Sumarna Surapranata kepada awak media di Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Ia menjelaskan Permen sekarang membuat hak tunjangan profesi guru lebih mudah didapatkan, sehingga kesejahteraan guru lebih terjamin.

"Yang paling jelas, efeknya membuat guru-guru kita bisa menyalurkan kreatifitasnya kepada siswa," ujar Surapranata.

"Mereka (siswa) kan masa depan kita. Harus dibuat berpandangan 21 (abad ke-21) dong. Ya dengan kreatifitas guru kita," katanya.

Surapranata, Dirjen GTK, menyatakan pembentukan karakter siswa terutama karakter mandiri bergantung pada kreatifitas guru dalam cara pembelajaran yang diterapkan.

"Ambil contoh, tukang cilok depan sekolah. Suruh masuk (sekolah), suruh cerita dan memperlihatkan proses dari awal bikin, jual, semuanya deh. Marketing-nya juga. Biar rasa wirausahanya (siswa) berkembang secara mandiri," ujar Surapranata kepada Tribunnews.com.

Lebih lanjut menurutnya, guru juga perlu memberikan wawasan secara langsung pada para siswanya.

"Ajak saja ke museum. Suruh siswa kita mengenal sejarah, tidak cuma text book, dari buku, tapi dari mata mereka langsung. Kalau bisa mereka juga memegang langsung benda-benda pusaka dan sejarah," ujar pria berkumis dan berkacamata ini.

Surapranata juga mengingatkan jika kita semua tidak boleh meragukan kemampuan dan kreatifitas dari guru-guru kita.

"Kamu-kamu semua wartawan ada disini juga karena kreatifitas guru, termasuk saya. Betul tidak?" tanya Surapranata seraya meninggalkan ruang rapat. (*)

Blessing in disguise. Berkah tersembunyi. Publik tentu belum lupa, kalimat pendek inilah yang pertamakali menjadi jawaban spontan Amien Rais ketika menyambut tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuduhan itu dibacakan JPU pada Sidang Tuntutan Siti Fadilah Supari terkait korupsi alkes pada 31 Mei 2017. Sebagaimana juga yang telah dirilis dalam kesimpulan berita Kompas.com (13/06/2017, 14:37 WIB) "Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan jaksa KPK menyebut Amien menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta. Uang tersebut berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadilah untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kemenkes." 

Kegaduhan di jagat pemberitaan tak terhindarkan. Betapa tidak, Amien Rais adalah Bapak Reformasi yang berjasa besar melahirkan KPK. Dasar hukum pendirian KPK adalah UU No. 31 tahun 1999, baru setahun era reformasi berjalan. Tragisnya, tuduhan itu seperti memang sedang didesain demikian rupa, sehingga ketika Amien Rais ingin menjelaskan secara langsung, pimpinan KPK melalui jubirnya dengan tegas menolak. Penolakan itu bahkan telah dilansir media sehari sebelum Amien Rais benar-benar datang bertandang ke kantor KPK. 

Segala bantahan Amien Rais pun seolah angin lalu. Secepat kilat, tuduhan KPK menyebar ke segala penjuru jagat pemberitaan. Tetapi dalam waktu yang tak kalah cepat, dukungan publik yang sangat percaya kepada integritas Amien Rais pun mengalir deras. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, bahkan menulis twit yang begitu panjang dengan tagar #AkuAmienRais. Gayung bersambut, tanpa kehadiran Amien Rais di persidangan Siti Fadilah Supari karena sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekkah, blessing in disguese itu pun muncul. 

Dalam amar putusannya hari ini, 16 Juni 2017, Majelis Hakim mengesampingkan seluruhnya, atau mengabaikan segala dugaan JPU tentang dana 600 jt yang disebut mengalir ke rekening Amien Rais. "Bahwa uang ke Soetrisno Bachir dan  Amien Rais tidak dapat dipastikan dari proyek alkes atau bukan. Sehingga, majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena tidak relevan," ujar anggota majelis hakim Diah Siti Basariah. (Kompas.com)

Siapa yang bisa menduga-duga lagi, ketika bunyi vonis Majelis Hakim terang benderang seperti itu? Saya yakin, KPK pun tidak. Meskipun Siti Fadilah Supari akhirnya dihukum 4 tahun, tetapi Majelis Hakim menolak relevansi nama Amien Rais di dalam putusannya. tentu, suara bulat Majelis Hakim ini menjadi pukulan telak kepada JPU KPK dan atau Pimpinan KPK, agar tidak serampangan menduga-duga. Apalagi terhadap seseorang yang sangat dipecaya publik kebersihannya. 

Karena akan dapat secara langsung mencoreng-moreng marwah semangat perjuangan pemberantasan korupsi di depan persidangan yang mulya. Meskipun pahit, segala tuntutan untuk keadilan luhur harus bisa disuarakan tanpa tekanan dari pihak manapun. Meminjam ucapan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), seorang politisi Yunani. "Hendaknya keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh." Fiat justitia ruat caelum   

Semangat Amien Rais membongkar kasus-kasus besar yang mendera negeri ini, pun sampai hari ini tak sedikitpun susut. Bahkan, dengan khas gaya bicaranya yang kocak dan blak-blakan, Amien Rais menantang Menteri Maritim, Luhut Panjaitan, agar bersedia beradu dalih secara terbuka tentang mega-proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang ditengarai sangat berpotensi merahimi skandal busuk korupsi, dan oleh karena itu harus segera dihentikan. Sebelum menjadi malapetaka besar. Melukai kepentingan rakyat seluruhnya. "Kalau argumen kami dipatahkan, silakan  reklamasi lanjut. Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan  reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," lanjut Amien. (Kompas.com)

KPK Harus Berani Minta Maaf

Sebagai lembaga hukum yang kredibel. Membawa harapan seluruh rakyat. KPK harus berani mempertanggungjawabkan segala implikasi tuduhannya secara hukum. KPK tidak hanya harus berdiri sebagai penegak yang hebat di saat mendakwa dan menuntut seseorang bersalah, tetapi juga berani menerima risikonya. Artinya, segala ucapan KPK di persidangan tentang seseorang yang dituduhnya, yang telah serta-merta merusak harkat dan martabat tetapi tidak dianggap benar atau relevan oleh Majelis Hakim, maka KPK harus berani melakukan rahbilitasi saat itu juga. JPU KPK seharusnya, pada hari ini juga, berani langsung berdiri di hadapan publik dan media untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Amien Rais dan keluarganya. 

Bayangkan, hampir separuh bulan sejak KPK mencatut nama Amien Rais menerima aliran dana alkes itu, tiada henti-hentinya hujatan terarah kepada Amien Rais. Entah siapa yang mendesainnya? Hamum Rais, putri Amien Rais, sampai harus saling sahut secara kasar dengan Gunawan Mohammad yang telah dianggap salah kaprah mengambil gambar Amien Rais dengan embel kata-kata tak elok. Belum lagi pro dan kontra di media sosial yang sangat menyita waktu dan pikiran keluarga Amien Rais untuk meluruskannya. Saya yakin, keluarga Amien Rais sangat kecewa dan terpukul, meskipun tidak menuntut KPK untuk meminta maaf. Tatapi demi rasa keadilan, dan pertanggungjawaban yang etis, sekali lagi KPK harus tergugah dan berani meminta maaf.    

Etika penegakan hukum yang ideal seperti permohonan maaf, memang harus dapat pula diupayakan menjadi budaya penegakan hukum, terhadap seseorang yang merasa dirusak namanya baiknya, sekecil apapun. Sehingga wajah penegakan hukum di negeri kita akan tampak cerah dan terlihat indah. Singkatnya, berani menyebut dan berani meminta maaf. Berani berbuat dan bertanggungjawab. Sehingga publik bisa menilai memang tiada maksud lain. Meminjam kata bijak: tak ada udang di balik batu. Wallahu'alam.
Berita ini pernah dimuat di http://www.kompasiana.com.

By: Tengku Zulkifli Usman

Terorisme Hanyalah Kedok Amerika Untuk Gulingkan Negara Islam.

BANDA ACEH – Personil kepolisian dari Polsek Kuta Alam beserta pemuda Gampong Peunayong berhasil menangkap tiga orang sedang melakukan transaksi pemakaian perempuan pekerja seks komersial (PSK).

Penangkapan yang dilakukan pada Sabtu (17/6), sekitar pukul 04.00 WIB dinihari itu berhasil mengamankan dua pria dan satu orang perempuan. Masing-masing berinisial KH (35), diduga sebagai germo atau perantara, PI (27) sebagai PSK dan SA (25), mahasiswa selaku pengguna PSK.

Kapolsek Kuta Alam, AKP Syukrif Panigoro, mengatakan penangkapan berawal saat anggota Polsek Kuta Alam dan Pemuda Gampong Peunayong melakukan penjebakan terhadap pelaku.

Kronologis penangkapan, kata AKP Syukrif, saat sedang melakukan penjebakan, didapati seorang germo dan diajak untuk transaksi. Lalu germo menghubungi salah satu PSK yang biasa mangkal di Peunayong.

“Selanjutnya, terjadi transaksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp 200 ribu,” ungkap AKP Syukrif. Lalu, kata dia, uang diserahkan kepada germo, dan germo menyerahkan ke PSK.

Dikatakan, saat penangkapan, PSK dan lelaki pasangannya sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri. Selanjutnya petugas melakukan pengejaran, dan berhasil menangkap keduanya saat sedang duduk di Rex Peunayong, Banda Aceh.

“Selanjutnya terhadap pelaku tersebut, diamankan ke Polsek Kuta Alam guna dilakukan tindakan lebih lanjut,” jelas AKP Syukrif. (*)

Berita ini pernah diteerbitkan oleh:http://www.ajnn.net

"Hampir 70 persen pelaku ikhtilat  adalah mahasiswa yang kost di Banda Aceh," katanya.

Ikhtilat, kata Efendi,  adalah jenis pelanggaran yang hampir setara dengan zina, hanya saja jaksa tidak boleh menuntut pelaku dengan hukuman zina, kecuali ada pengakuan pelaku di depan hakim.

"Meskipun terkadang kita menangkap mereka telanjang, atau ada percikan sperma, tapi jika tidak ada saksi, kami tidak boleh menuntut dengan qanun zina, kecuali mereka mengaku, itu kewenangan hakim yang memutuskan," katanya.

Data itu, kata Efendi, diketahui berdasarkan jumlah pelaku, baik yang ditangkap Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh maupun yang diserahkan masyarakat, dihitung sejak 2016 lalu.

Menurut alumni Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (sekarang UIN) itu, faktor kebebasan dalam pergaulan menjadi penyebab banyaknya mahasiswa yang tertangkap basah dalam pelanggaran syariat.

"Lebih miris lagi, hampir rata-rata yang kita tangani adalah mahasiswa yang berasal dari daerah luar Banda Aceh," katanya.

Kendati demikian, Efendi menilai, angka pelanggaran syariat dari pada 2016-2017 menurun dindingkan 2015. Hal ini diakui Efendi lantaran dibukanya kembali penerapan hukuman cambuk.

"Hal ini tidak lepas dari adanya keterlibatan masyarakat yang terus proaktif melakukan pengawasan pelanggaran syariat dengan kegiatan pageu gampong (pagar desa)," tambahnya.

Menurutnya pelanggaran syariat pada 2015 ke bawah  sangat banyak, namun saat itu masih jarang dilakukan penahanan dan hukuman, hanya sebatas pembinaan saja.

"Saat itu pelaku pelanggar syariat hanya dibina dan diserahkan kepada keluarga, namun sejak 2016 kita sudah melakukan penahanan dan memberikan hukuman, sehingga efeknya pelanggaran itu semakin menurun," jelasnya.

Dia menghimbau aparat gampong dan masayarakat agar lebih proaktif lagi dalam mengawasi pelanggaran syariat Islam di wilayahnya.

"Saat menangkap pelaku pelanggar syariat segera serahkan ke kami atau ke polsek setempat, hal itu untuk menghindari amukan masayarakat, " katanya.(*) 

sumber: www.beritakini.co