Lam Berita Aceh

Pidie Jaya – Sudah hampir dua bulan Prajurit TNI bantu Korban gempa di Pidie Jaya baik dari tahap Pembersihan Puing- puing bangunan sampai tahap Pembangunan rumah sementara Korban gempa Pidie Jaya (25/01).

Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si telah memerintahkan kepada satuan jajaran Korem 011/Lilawangsa untuk mengirimkan personelnya yang berkualifikasi tukang untuk membantu proses pembangunan rumah sementara warga korban pasca gempa Pidie Jaya yang terjadi pada bulan lalu.

Ratusan personel TNI jajaran Korem 011/Lilawangsa yang diturunkan untuk membangun dengan target lebih kurang 500 unit rumah sementara warga sambil menunggu proses pembangunan rumah permanen warga dan dibantu oleh tukang bangunan sipil untuk memproses pembangunan rumah warga pasca gempa tersebut, dari beberapa rumah warga sudah hampir selesai dibangun sekitar 70 % dan ditargetkan selesai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

Harapan Danrem 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P dengan adanya kegiatan ini dapat membantu warga masyarakat yang telah kehilangan bangunan rumah dan harta bendanya agar bisa kembali tinggal dirumah dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga, kegiatan seperti ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap masyarakat dan kegiatan ini juga adalah Bakti TNI kepada Rakyat. (*)

Start up besutan alumni UGM “Pasienia” dinobatkan sebagai pemenang dalam kompetisi Google Business Group (GBG) Stories. Aplikasi ini berhasil menjadi juara dunia dengan menyisihkan 468 aplikasi lain dari berbagai negara di dunia.

“Dengan kemenangan ini kami diberikan kesempatan untuk bergabung dalam Google I/O Conference di Mountain View, California pada pertengahan Mei 2017,” ungkap CEO Pasienia, Fadli Wilihandarwo, saat dihubungi Kamis (20/4).

Kompetisi GBG Stories merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Google untuk menginspirasi para wirausaha untuk mengarahkan bisnisnya ke ranah online. Pada tahun ini kompetisi diikuti 469 peserta dari berbagai negara di dunia seperti Brazil, Mesir, Meksiko, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Indonesia dan lainnya.

Fadli menyebutkan seleksi dalam kompetisi google dimulai pada akhir tahun 2016 lalu dan berlangsung cukup ketat. Dari 496 peserta yang mendaftar selanjutnya disaring menjadi 9 aplikasi terbaik. Kemudian dari jumlah tersebut diseleksi kembali 3 besar terbaik. Hasilnya, Pasienia berhasil menempati urutan pertama. Sementara posisi kedua dan ketiga secara berturut yaitu start up Reblood dari Indonesia dan strat up Croquetero dari Meksiko. Para pemenang diberikan kesempatan berkunjung ke kantor Pusat Google untuk bertemu dengan inovator dan pemimpin bisnis digital.

“Pengumuman pemenang baru 6 April kemarin dan alhamdulilah terpilih menjadi juara pertama dalam ajang kompetisi bergengsi ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan aplikasi Pasienia ini,”papar alumnus Fakultas Kedokteran UGM ini.

Pasienia merupakan sebuah aplikasi berbasis android yang menghubungkan antar pasien yang tengah dalam masa pengobatan. Melalui aplikasi ini para pasien dapat berbagi infromasi terkait penyakit yang diderita berdasar pengalaman dan pengetahuan dari dokter. Aplikasi ini dikembangkan Fadli bersama dengan tiga rekannya saat masih kuliah di UGM yaitu Dimas Ragil Mumpuni, Haydar Ali Ismail, dan Nur Hildayanti Utami pada 2015 silam dari ajang Innovative Academy 2 UGM.

“Lewat timeline pasien, para pasien dengan penyakit yang sama bisa saling curhat dan memotivasi satu sama lain. Sementara melalui timline dokter, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter secara online,” jelasnya.

Aplikasi ini telah dirilis di play store dengan lebih dari 7 ribu pengguna dan mendapatkan rating pengguna 4,2. Hingga kini terdapat sekitar 3.500 interaksi antar pengguna yang saling berkomunikasi lewat aplikasi ini. Humas UGM. (*)

Pada Program Keahlian Ganda pada tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK.

Dirjen GTK Sumarna Surapranata juga menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.

“Jadi 53 bidang keahlian tersebut adalah bidang keahlian yang termasuk di dalam empat bidang prioritas tadi,” kata pria yang akrab disapa Pranata itu.

Pranata juga mengatakan, melalui Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada lima tahap yang akan dijalani para peserta Program Keahlian Ganda, yaitu ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, dan magang kerja industri. 

Pranata pun kembali menegaskan, dengan mengikuti Program Keahlian Ganda, guru yang telah tersertifikasi sebagai guru normatif tidak akan kehilangan tunjangan profesinya. 

“Orang yang mengikuti Program Keahlian Ganda, tunjangannya tidak akan dicabut, tetap dapat. Banyak yang masih salah paham soal ini,” ujarnya. 

Selain itu juga, ia menambahkan, ada beberapa manfaat yang bisa diambil guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda, antara lain bisa membantu guru tersebut memenuhi jam mengajar karena telah memiliki keahlian. Bagi guru sekolah swasta bahkan bisa menjadi peluang untuk membuka program keahlian baru di SMK tempat asalnya mengajar. (*)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan pihaknya akan mengkaji Pasal 156 dan 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penodaan agama.

“Ya ini pasal yang tentu apapun yang menjadi persoalan-persoalan DPR akan terus mengkaji hal-hal yang memang bertentangan,” ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Pernyataan Novanto tersebut menanggapi adanya pernyataan dari kalangan lokal, bahkan internasional bahwa pasal penodaan agama mengancam demokrasi di Indonesia.

“Yang penting bagi Indonesia adalah mengenai kebebasan ini diatur sebaik-baiknya. Dan ini adalah negara demokrasi dan tentu kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan apa yang dikehendaki,” kata Novanto.

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai pemerintahan Presiden Jokowi sudah melecehkan demokrasi dan keadilan lewat rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Pemerintahan Joko Widodo dianggap tunduk pada kekerasan dan tekanan massa dalam menegakkan hukum.

“Saat negara tidak lagi tunduk dan taat pada prinsip rule of law pada saat yang sama negara sedang menghancurkan bangunan demokrasi yang ada,” ujar salah satu aktivis Gema Demokrasi, Pratiwi Febry, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/5/2017).

Gerakan yang diikuti lebih dari 80 organisasi masyarakat ini mengecam tiga tindakan yang dianggap melecehkan demokrasi dan bentuk ketidakadilan.

Pertama terkait penjatuhan vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam kasus Basuki alias Ahok, Gema Demokrasi menilai bahwa pasal penistaan agama yang digunakan hakim adalah pasal anti-demokrasi yang tidak lagi kontekstual untuk diimplementasikan pada negara demokrasi seperti Indonesia.

Mereka beralasan pasal 156 a KUHP ini lahir di masa demokrasi terpimpin yang anti-demokrasi dan dianggap pasal karet yang tidak memenuhi asas lex certa dan lex scripta dalam asas legalitas pada hukum pidana.

“Hal tersebut mengakibatkan penafsiran terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal sangat subyektif dan akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Pasal penodaan agama kerap dijadikan alat represi kelompok mayoritas kepada minoritas. Pola yang sama kerap terjadi sejak aturan itu berlaku yaitu berupa tekanan massa pada setiap penggunaan pasal penodaan agama. “Sehingga putusan peradilan tidak lagi mengacu pada hukum yang objektif dan imparsial melainkan tunduk pada tekanan massa (rule by mob/mobokrasi),” tuturnya

JAKARTA - Sebagai kawasan ekonomi terkemuka di Asia Pasifik, Batam didesain menjadi kontributor utama pembangunan ekonomi nasional. Otoritas pulau yang bertetangga dekat dengan Singapura ini kini diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

 

Badan yang berkantor pusat di Batam ini didukung oleh para aparatur sipil profesional. Sebab tugasnya tidak main-main, antara lain menjadikan Batam sebagai kawasan industri hijau berorientasi ekspor sekaligus kawasan wisata bahari unggulan,

Buat ASN di BP Batam, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan hal asing, lantaran telah dikembangkan sebagai bagian dari proyek e-Government yang dimulai Desember 2007.

Ada keyakinan yang kuat bahwa Batam bakal menjadi pusat TIK di Indonesia dengan masa depan dengan orientasi internasional serta kota bisnis yang menyediakan layanan TIK. Hal ini didukung dengan dimiliknya infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi broadband dengan standar tinggi.

Itu sebabnya, ketika Toko Online Korpri atau lebih dikenal dengan TokTok bersosialisasi di kantor perwakilan BP Batam di Jakarta, sambutan para ASN di sana luar biasa besar.

Menurut Kabag Hubungan Antar Lembaga & Promosi BP Batam, Inda Eka Permana, ST, M.Eng, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) makin menemukan bentuknya dengan tagline baru, yaitu profesional, netral, dan sejahtera.

"Lewat Toko Online Korpri atau TokTok, Korpri berhasil bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sebab sekarang eranya digital seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini sangat bersentuhan langsung dengan pekerjaan para ASN, termasuk di Badan Pengusahaan Batam," ujar Inda kepada Korpri.id di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Di mata Inda, positioning TokTok.id sebagai e-commerce yang khusus melayani anggota Korpri, juga sangat menarik dan dinilainya sungguh sangat tepat. Sebab, pasarnya sudah jelas anggota Korpri yang berjumlah 4,5 juta ASN, termasuk customer TokTok ada di BP Batam mencapai 2.800 personil. "Ini jumlah yang sangat besar. Kalau ini diberdayakan sangat luar biasa dampaknya bagi kesejahteraan anggota Korpri," kata Inda.

Inda berharap dalam waktu depan bisa bekerja sama lebih lanjut dan lebih erat lagi dengan TokTok. "Karena itu saya mengajak TokTok juga bersosialisasi di kantor pusat kami di Batam, mengingat karyawan kami di sana ada sebanyak 2.800. Sedangkan karyawan di Jakarta hanya 48 orang saja," ujarnya ramah.

Inda pun berkomitmen bisa saling menguatkan dan membantu perkembangan kemajuan TokTok ini. "Banyak opsi yang bisa kita lakukan bersama," ujarnya tuntas.

Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru terkait pengupahan pegawai negeri sipil (PNS). Sistem pengupahan yang akan dikeluarkan berbeda dengan upah yang ada saat ini. Apa saja bedanya?

 

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam pengupahan PNS.

 

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar tunjangan-nya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangan-nya kecil nanti pensiun-nya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiun-nya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com, Sabtu (13/5/2017).

 

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

 

Dalam sistem baru tersebut, dia mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

 

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

 

Dia juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

 

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

 

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.