Lam Berita Aceh

JAKARTA -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta umat Islam di Indonesia meningkatkan persatuan. Ia juga mengajak jika ada perbedaan diselesaikan lewat musyawarah dengan penuh rasa cinta, kasih, dan kekeluargaan. 

Habib Rizieq juga menegaskan akan segera pulang ke Indonesia dan tetap berjuang serta melanjutkan berdakwah di Tanah Air. "Oleh karena itu saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan segenap ihwan, orang tua saya, para saudara-saudara saya, adik-adik saya yang pada malam hari ini kumpul di tempat ini, yuk kita lebih tingkatkan kerja sama di antara kita, yuk kita lebih tingkatkan persatuan antara kita," kata Habib Rizieq dalam acara halal bihalal yang dihadiri sejumlah ulama, seperti yang diterima tim GNPF-MUI.

Habib Rizieq juga meminta Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) berkoordinasi dengan GNPF-MUI. "Karena GNPG-MUI telah kita sepakati sejak awal berdiri sebagai lokomotif gerakan kita bersama di dalam membela agama bangsa dan negara. Kalau ada perbedaaan-perbedaan di antara kita.Yuk kita selesaikan dalam musyawarah yang penuh rasa cinta, kasih dan kekeluargaan jangan pernah saling menyerang apalagi saling serang di WA (Whatsapp) atau di medsos lainnya itu berbahaya bisa digoreng oleh media, digoreng oleh musuh, bisa untuk memecah kita semua," ucap dia.

Ulama berusia 51 tahun ini juga meminta doa agar ia dan sekeluarga sehat walafiat dan tetap istiqamah dalam perjuangan. "Insha Allah bila tiba saatnya kami akan kembali ke Indonesia bergabung dengan Anda semua untuk kembali menggelorakan semangat cinta kepada Allah semangat cinta kepada Rasulullah semangat cinta kepada Alquran semangat cinta kepada Islam," ucap dia.

Habib Rizieq melanjutkan, seluruh gerakan GNPF-MUI yang digelar selama in, mulai dari Aksi Bela Islam I, II, dan III juga tidak terlepas dari jasa FUI untuk menggalang melakukan konsolidasi umat di berbagai daerah. Menurut Habib hal itu merupakan satu kerja sama yang begitu indah antara GNPF-MUI dengan FUI serta GMJ. "Sehingga perjuangan tersebut diberkahi Allah SWT dan kemenangan demi kemenangan diberikan Allah SWT sebagai satu bentuk anugerah ilaihi atas kebersamaan dan keikhlasan para pejuang baik yang di FUI, GMJ maupun GNPF MUI," ujar dia.

Pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 ini berharap ke depan kerja sama antara GNPF-MUI dengan FUI dan GMJ serta umat Islam, makin dapat ditingkatkan lebih sinergis, lebih akrab, dan lebih penuh suasana ukhuwah saling menopang saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lainnya.

Ia juga bersyukur, para habaib dan ulama serta kiai dari berbagai elemen kompak. Meski KH Muhammad Al Khaththat sempat ditahan, tapi dengan semangat yang diberikan Al Khaththat agar aksi 313 tidak boleh batal dan harus dilanjutkan. "Dan akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Muhammad Al Khaththat, terima kasih bang Rizal Kobar, terima kasih semua para aktivis yang telah secara nyata yaitu melakukan pengorbanan perjuangan ini. Jazakumullah khairan wa jazakumullah ahsanal jaza."

"Saya hanya berharap ke depan kita lebih terkoordinasi dengan lebih baik kemudian juga terkonsolidasi dengan baik dan membangun kerja sama dengan penuh rasa cinta penuh rasa sayang tidak saling menjatuhkan kita berkompetisi yaitu dalam cinta kasih, dalam suasana kekeluargaan. Mudah-mudahan halal bihalal ini menjadi pintu gerbang keberkahan kita semua sehingga Allah SWT ke depan akan lebih memberikan kemenangan kepada kita, amin ya rabbal alamin.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan menggunakan pesawat Eagle Onepribadinya  mendarat di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, Rabu pagi, 12 Juli 2017. Irwandi akan melantik bupati Aceh Utara dan wali kota Lhokseumawe di gedung DPRK setempat.

Hal ini terlihat berbeda saat Irwandi menjabat gubernur sebelumnya. Saat ini, Irwandi telah mampu menerbangkan pesawat. Ini menjadikannya berbeda dengan gubernur lain di Indonesia.

Setelah menjabat gubernur Aceh pada 2012 silam dan kalah di pilkada. Irwandi menghabiskan banyak waktunya dengan belajar menjadi pilot di Bandung Pilot Academy. Setelah mahir, dia pun membeli sebuah pesawat jenis Shark Aero yang kemudian diberi nama “Hanakaru Hokagata”. 

Irwandi berangkat sendirian dari Bandara Blang Bintang, Banda Aceh menuju Bandara Malikussaleh, Aceh Utara. Sampai di bandara, ia disambut oleh humas serta protokoler Pemerintah Aceh yang telah sebelumnya berangkat dari Banda Aceh melalui jalur darat. Selanjutnya, dengan pengawalan Irwandi menuju gedung DPRK Lhokseumawe.

Di gedung dewan, para pejabat dan undangan telah menanti kedatangannya. Sekitar pukul 09. 30 WIB, Irwandi melantik Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad sebagai wali kota - wakil wali kota Lhokseumawe. Siangnya, Irwandi melantik Muhammad Thaib (Cek Mad) – Fauzi Yusuf sebagai bupati dan wakil bupati Aceh Utara.

"Pak Gubernur berangkat dari Banda Aceh sekitar pukul 07.00 WIB dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB tadi. Dia sendirian menerbangkan pesawat pribadi. Sementara Ibu gubernur sudah duluan tiba bersama rombongan dengan mobil," kata Karo Humas Setda Aceh, Mulyadi Nurdin kepada KBA.ONE usai pelantikan.

Mulyadi menjelaskan, Irwandi akan melantik dua kepala daerah hari ini. Paginya wali kota Lhokseumawe dan siangnya bupati Aceh Utara. "Besok Aceh Timur dan lusa Bener Meriah," ujar Mulyadi. 

Lantik Suadi Yahya

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri secara resmi melantik wali kota Lhokseumawe Suadi Yahya dan wakil wali kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad masa bakti 2017-2022, di Gedung DPRK Kota Lhokseumawe, Rabu 12 Juli 2017.

Irwandi Yusuf dalam kata sambutanya meminta kepala daerah yang baru dilantik, untuk membuat dedikasi ataupun komitmen perbaruan baru bagi kota tersebut. Dan menempuh perencanaan realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

“Terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya berharap kepada Pemko Lhokseumawe dapat menempuh perencanaan realisasi investasi yang akan dijalankan ke depan,” kata Irwandi usai pelantikan wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe di Gedung DPRK Kota.

Irwandi menambahkan, terkait dengan KEK Lhokseumawe nanti akan dilaunching bersamaan dengan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas Arun di Lhokseumawe. Kepada Suaidi, ia berharap dapat menempuh langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di kota tersebut. 

“Kita juga memiliki Pelabuhan sebagai upaya masyarakat untuk hidup. Pelabuhan tersebut apabila terus kita kembangkan dapat menjadi lahan ekspor impor dan juga sebaliknya antara Aceh dan negara lain,” ungkapnya.

Irwandi berharap, Suaidi Yahya mampu mengembangkan amanah dengan baik dan bijaksana dalam memimpin rakyat di Kota Lhokseumawe dan mampu menjalankan program pro rakyat.

“Kami juga berharap di bawah kepemimpinan wali kota yang baru dilantik, dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, bekerjalah dengan azaz transparasi dan juga terus tingkatkan stabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan, ia akan melanjutkan visi dan misi program yang pernah ada saat dirinya memimpin periode sebelumnya, yang belum terlaksana dan terealisasi dengan baik.

“Kami fokus untuk melanjutkan program visi dan misi yang pernah ada yang belum terselesaikan dulu, untuk program lainnya akan tetap dilakukan sesuai janji pada saat kampanye Pilkada lalu, baik itu dalam hal pembangunan maupun sektor ekonomi,” ujar Suaidi Yahya.

Suaidi Yahya menyebutkan, ia bersama wakilnya akan membangun komunikasi yang bagus dengan gubernur dan Pemerintah Aceh, dalam memperbaiki segala sektor di Kota Lhokseumawe.

“Pemerintah Kota Lhokseumawe nantinya akan  mengambil sikap serta kebijakan, sesuai dengan visi dan misi gubernur dan Pemerintah Aceh,” tuturnya.

Gubernur Aceh terpilih Irwandi - Nova di awal kerjanya memiliki lima program strategis Pro Rakyat selama 100 hari kemimpinannya. Salah satunya adalah merampingkan layanan kesehatan BPJS dalam pengurusan Administrasi bagi masyarakat.

Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan, dirinya akan memimpin Aceh selama lima tahun, namun dalam masa kerja selama 100 hari dirinya bersama wakil Gubernur akan menuntaskan lima program pro rakyat tersebut.

“Lima program tersebut adalah, pertama merampingkan layanan kesehatan BPJS dalam kepengurusan administrasi, kedua masalah listrik, ketiga mengentaskan kemiskinan, peningkatan suasembada pangan dan investasi,” kata Irwandi Yusuf.

Fraksi Partai Demokrat di DPR Aceh mempertanyakan proses penarikan dana 100 persen Pekerjaan Irigasi Cubo, Trienggadeng, Pidie Jaya, meski proyek senilai Rp8 miliar itu sempat terhenti akibat gempa. Dia menduga ada ‘kongkalikong’ dalam kegiatan tersebut.

“Mengapa rekanan bisa menarik dana sebesar 100 persen? Peraturan dari mana yang dipakai?” tegas H.T. Ibrahim, ST, MM, ketua Fraksi Partai Demokrat, pada Masa Persidangan DPRA dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016,  Rabu (19/7), di Gedung Utama DPRA Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh.        

Menurut Ibrahim, laporan tim Pansus II yang turun ke lapangan, pekerjaan Irigasi Cubo/Trieng Gadeng, Kabupaten Pidie Jaya, masih menyisakan banyak masalah. Proyek peningkatan jaringan irigasi itu belum sesuai perencanaan. 

Proyek yang bersumber dari dana Otsus Aceh Tahun 2016 ini memang ada yang sudah selesai dikerjakan, namun ada juga yang belum dikerjakan, bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali. “Dari rencana semula sepanjang 1300 meter, yang selesai hanya 1000 meter. Sedangkan 300 meter lagi belum selesai,” jelasnya.

PPTK proyek itu, ujar Ibrahim,  menjelaskan sepanjang 300 meter tebing saluran tidak tuntas dikerjakan akibat gempa bumi yang melanda Pidie Jaya akhir tahun lalu. Namun pihak rekanan bersama Dinas Pengairan Aceh sudah melakukan PHO (Provisional Hand Over) dan penarikan dana 100 persen untuk pekerjaan ini sebelum gempa bumi.

Ibrahim menduga Dinas Pengairan terlibat dalam masalah ini. Kalaulah alasannya rekanan meyakini proyek ini bisa dituntaskan 100 persen, ujar Ibrahim, sungguh tidak berdasar, karena proyeknya belum selesai. “Dan, seperti melawan takdir Allah SWT, akhirnya proyek itu memang tidak selesai,” katanya.

Meski Fraksi Demokrat telah mendapat penjelasan bahwa rekanan telah mengembalikan dana sesuai volume yang tidak selesai dikerjakan yaitu sebesar Rp. 960.856.764,- ke Kas Daerah Aceh, ada indikasi proses pencairan dana tidak dilakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan.

Temuan lainnya, tambah Ibrahim, yaitu pekerjaan saluran dibangun dengan kualitas yang sangat rendah dan amat tidak rapi. Itu dapat terlihat dari banyaknya dinding saluran retak akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada 7 Desember 2016.

 Padahal, kata Ibrahim,  item yang dibangun adalah dinding saluran, bukan bangunan tinggi yang rawan kerusakan apabila terjadi gempa bumi. Ini mengindikasikan pembangunan Irigasi Cubo/Trienggadeng bermutu rendah. Diperkirakan pihak rekanan mendapatkan untung besar, sementara masyarakat sangat dirugikan. Apalagi dapat  dipastikan hasil dari pekerjaan ini tidak bertahan lama.

BANDA ACEH - Polisi juga menelusuri dugaan terlibatnya aparatur pemerintahan, baik di kecamatan maupun perangkat Gampong Indrapuri, dikarenakan pelaku memiliki stok beras subsidi dalam jumlah besar.

Polres Aceh Besar menetapkan pria berinisial AF, 36 tahun, pemilik rumah toko (ruko) di Gampong Cureh Kecamatan Indrapuri sebagai tersangka pengoplos beras subsidi. Selain AF, polisi juga menetapkan tersangka dua pekerja di tempat pengoplos beras tersebut.

"Kami sudah memiliki bukti yang kuat. AF mencari keuntungan pribadi dari beras milik Perum Bulog. Menurut pengakuan pelaku, mereka mendapat keuntungan 500 hingga 1000 untuk setiap sak beras," kata Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto, Kamis 27 Juli 2017.

Hingga kini, polisi masih memeriksa AF untuk mengetahui ke mana beras Raskin, yang telah dioplos dengan modus mengganti karung beras premium tersebut dipasarkan. Polisi juga menelusuri asal usul beras yang berada di ruko milik AF. Menurut Heru, Aksi AF sudah berjalan sejak 5 bulan terakhir. Selama kurun waktu tersebut, 15 ton beras oplosan telah dipasarkan ke berbagai tempat

"Dari pengakuannya, beras didapat dari warga yang tidak mengkonsumsi beras Bulog.Tapi dengan jangka waktu yang begitu singkat sekitar empat hari, mustahil dia bisa mengumpul beras Bulog begitu banyak. Untuk itu kami masih menelusuri, termasuk ke mana saja beras didistribusikan," ujar Kapolres.

Dalam kasus itu, polisi juga menelusuri dugaan terlibatnya aparatur pemerintahan, baik di kecamatan maupun perangkat Gampong Indrapuri, dikarenakan pelaku memiliki stok beras subsidi dalam jumlah besar. "Ada sejumlah nama yang disebut tersangka juga ikut menampung beras hasil oplosannya, tapi kami masih menyelidiki, termasuk mencari bukti-bukti. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain," ujar Heru.

Ketiga pelaku, kata Heru, dijerat pasal 141 Undang Undang 18 tahun 2012 dan Pasal 62 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumena dengan Ancaman 5 tahun penjara dan denda 10 miliar. “Ketiga tersangka tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor karena pertimbang kooperatief dan penyelesaian berkas yang relatif lama,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Aceh Besar menggrebek sebuah ruko di Kecamatan Indrapuri yang dijadikan tempat mengoplos beras subsidi, Senin 24 Juli 2017. Petugas menemukan sedikitnya 770 karung beras kemasan 15 dan 30 kilogram di ruko UD BT milik AF. Dari jumlah tersebut, 425 sak diketahui telah dioplos, sementara 345 sak masih berisi beras subsidi.

Bagian dari permukaan bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, yang dikenal sebagai umbra. Hal ini akan membuat bulan tampak seperti tergigit.

Gerhana bulan parsial akan melewati Indonesia pada 7 Agustus 2017. Dilansir dari laman Time and Date, gerhana bulan parsial akan terjadi ketika bumi bergerak di antar bulan dan matahari, tapi tidak persis dalam satu garis.

Saat gerhana jenis ini terjadi, sebagian kecil permukaan bulan akan tertutup bagian tergelap bayangan inti bumi. Wilayah ini disebut dengan umbra. Sedangkan permukaan bulan yang tertutup bagian luar bayangan bumi disebut penumbra.

Gerhana bulan parsial akan terjadi bila dua peristiwa astronomi terjadi secara bersamaan. Pertama, bulan dalam keadaan purnama. Kedua, saat bumi bergerak antara bulan dan matahari.

Hanya, tidak setiap bulan purnama akan terjadi gerhana bulan parsial. Sebab, bulan selalu bergerak mengelilingi bumi dengan kemiringan orbit sekitar lima derajat terhadap orbit bumi dan matahari, atau yang biasa disebut ekliptika. Hal tersebut menyebabkan bulan tidak selalu sejajar dengan bumi dan matahari.

Gerhana bulan parsial ditandai dengan bagian penumbra bumi menutupi permukaan bulan. Selanjutnya, umbra bumi bergerak menutupi bulan.

Kemudian akan terjadi puncak gerhana yang ditandai dengan umbra bumi menutupi bagian luar bulan. Sehingga, bulan nampak akan seperti telah digigit sesuatu. Akhir gerhana akan ditandai dengan umbra bumi tidak lagi menutupi bagian luar bulan tersebut.

Bagian dari permukaan bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, yang dikenal sebagai umbra. Hal ini akan membuat bulan tampak seperti tergigit.

Elbarahim Al Jawan dari Sharjah Planetarium mengatakan kepada Gulf News, warga di Uni Emirat Arab dapat menyaksikan gerhana tersebut pada pukul 19.50. Puncak gerhana diperkirakan akan berlangsung pada pukul 22.20, dan pada pukul 23.50 bulan akan kembali bersinar penuh. Selain di Uni Emirat Arab, gerhana bulan akan terlihat jelas di wilayah Asia Tengah, Samudera Hindia, dan sebagian wilayah di Afrika dan Eropa.

Bagaimana dengan Indonesia? Melansir Info Astronomy, Indonesia tetap bisa menyaksikan peristiwa gerhana bulan tersebut mulai pukul 22.50 WIB pada 7 Agustus 2017. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 1.20 WIB pada 8 Agustus dan berlangsung selama 1 jam 55 menit.

Sebelumnya pada 11 Februari lalu juga terjadi gerhana bulan yang bisa disaksikan di Indonesia. Gerhana ini disebut gerhana bulan penumbral. Menurut ahli astronomi Fred Espenak, sekitar 35 persen dari semua gerhana bulan yang terjadi adalah penumbral. Sementara 30 persen lainnya adalah parsial dan 35 persen sisanya merupakan gerhana total.

Jakarta - Chat penumpang yang diajak mesum oleh driver Grab viral di media sosial. Pihak Grab saat ini tengah melacak keberadaan driver tersebut guna melakukan investigasi lebih lanjut. 

Menanggapi kasus tersebut, Country Marketing Director Grab Indonesia Mediko Azwar mengatakan pihaknya tengah melacak pengemudi untuk melakukan investigasi. Selain itu, Grab telah membekukan akun driver tersebut

Jakarta - Seorang wanita Yazidi bernama Ekhlas mengisahkan peristiwa tragis yang dialaminya saat diculik oleh ISIS. Selama diculik, Ekhlas dijadikan budak seks dan diperkosa hampir setiap hari selama enam bulan. 

Ekhlas dengan penuh emosi menggambarkan sosok yang telah memperkosanya. Terlihat gurat wajahnya masih penuh kemarahan. 

Nasib baik menghampiri Ekhlas. Saat pemerkosanya tengah bertarung dan keluar dari kamp pengungsi, ia memanfaatkan momen itu untuk kabur. 

Jakarta - Niat mencari rezeki lewat Go-Food, driver Gojek ini malah dapat kejadian yang tak menyenangkan. Saat tengah memesan makanan di sebuah rumah makan, driver tersebut kehilangan dompet dan tampak begitu panik.

Video tersebut menuai simpati dari netizen. Banyak dari mereka yang merasa kasihan kepada driver itu. Ada pula yang menyebut bahwa aksi itu hanya bercanda saja sembari menyebut video itu hanya potongan awal.

Jakarta - Setelah melalui drama panjang, akhirnya Undang-Undang Pemilu 2019 resmi disahkan oleh DPR. Beberapa politisi mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut sebagai bentuk komitmen politik dalam mengupayakan konsolidasi demokrasi, khususnya melalui presidential threshold –selanjutnya disingkat PT– atau ambang batas suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Jakarta - Bila kita menyebut nama Setya Novanto, rasanya sangat sedikit orang di negeri ini yang tidak mengenalnya. Ia adalah politisi kawakan Partai Golkar yang sudah malang melintang dalam jagad perpolitikan di Indonesia. Setnov, begitu ia disapa, sungguh bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Ketua DPR periode 2014-2019. Setnov juga dipercaya menjabat Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019.

Meskipun demikian, perjalanan karier Setnov acapkali dibumbui oleh berbagai dugaan kasus korupsi. Misalnya dalam kasus suap PON Riau, ruangannya di lantai 12 gedung DPR digeledah KPK. Selanjutnya dalam kasus suap Akil Mochtar (mantan ketua MK), nama Setnov beberapa kali disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil dan Zainudin Amali (Ketua DPD Golkar Jatim). 

Tidak sampai di situ saja, nama Setnov kembali mengemuka seiring pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus rekaman kontrak PT Freeport. Akibat kasus ini, pada 16 Desember 2015, Setnov mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Meskipun kemudian, jabatan yang terhormat itu direbutnya kembali dari tangan Ade Komarudin. Terkini, Setnov ditersangkakan oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

Pintu Masuk

Ditersangkakannya Setnov oleh KPK dalam kasus korupsi KTP Elektronik harus diapresiasi oleh publik. Sebab ada cahaya terang guna mengungkap tabir keterlibatan berbagai pihak terutama dari kalangan anggota parlemen yang belakangan ini sangat bernafsu mendorong hak angket terhadap KPK. Dalam beberapa persidangan terungkap bahwa ada puluhan anggota parlemen di Komisi II yang diduga kecipratan uang haram proyek KTP Elektronik. 

Selain anggota parlemen, belasan pejabat eksekutif di Kemendagri juga diduga ikut terlibat dalam merancang, mempersiapkan dan melaksanakan korupsi KTP elektronik tersebut. Tak ketinggalan juga para pengusaha atau korporasi yang ikut mengukuhkan dirinya dalam memuluskan terjadinya korupsi. Jadi ada kolaborasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan pebisnis untuk merampok uang negara. Karenanya penersangkaan Setnov akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang hingga saat ini belum dikenai proses hukum.

Keterlibatan kalangan eksekutif dan legislatif tersebut juga semakin menguatkan postulat yang dikemukakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely. Bahwa setiap kekuasaan cenderung korup, dan kekusaan yang mutlak menghasilkan penyelewengan yang mutlak juga.

Hasil Pengembangan KPK

Ibarat menapaki anak tangga, kinerja KPK dalam mengusut tuntas keterlibatan berbagai pihak dalam kasus korupsi KTP Elektronik terus menunjukkan progres yang siginifikan. Setelah menersangkakan Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu dan Andi Narogong atau Andi Agustinus, kini KPK telah menetapkan tersangka baru yakni Setya Novanto.

Penersangkaan Setnov sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mengagetkan bila dilihat dari optik yuridis normatif. Sebab ia telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara Irman, Sugiharto dan Diah Anggraeni. Selain itu, keterangan saksi yang lain, misalnya Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, bernama Paulus Tanos dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, mengakui bahwa Andi Agustinus dan Setnov bersama-sama mengatur proyek KTP Elektronik. 

Fakta persidangan juga menunjukan bahwa terdapat pertemuan antara Setnov, Diah Anggraeni (Sekjen Kemendagri), dan Andi Narogong di Hotel Grand Melia Jakarta untuk membahas proyek KTP Elektronik. Abstraksinya adalah Setnov selaku Ketua Fraksi Partai Golkar 2009-2014 memiliki powerdi parlemen dalam hal mengatur anggarannya. Sebab Ketua Fraksi Golkar di DPR adalah Burhanudin Napitupulu yang notabene adalah bawahan Setnov. Diah Anggraeni di Eksekutif (Kemendagri) dan Andi Narogong sebagai pengusaha culas. Mereka berusaha mengkombinasikan kekuatannya untuk mewujudkan proyek KTP Elektronik dalam kepentingan yang sama yakni meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Fakta persidangan lain yang terungkap adalah bahwa Irman dan Andi Agustinus pernah menemui Setnov di ruang kerjanya lantai 12 DPR dan membahas proyek KTP Elektronik. Dalam pertemuan itu, Setnov mengatakan bahwa ia sedang berkoordinasi dengan anggota DPR yang lain. 

Dalam perspektif hukum pidana, pertemuan antara Setnov, Diah Anggraeni dan Andi Agustinus atau Andi Narogong adalah permulaan untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana an sich tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh van Bemmelen (1955), begin van uitvoering misdrijf atau permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Pertemuan tersebut sebagai penegasan bahwa mereka sedang memulai untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka juga menyadari sepenuhnya (wilens and wetens) bahwa pertemuan itu bertentangan dengan norma hukum, kepatutan dan kepantasan. 

Pertemuan terebut juga mengindikasikan adanya tindak pidana penyertaan (deelneming) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Artinya terdapat orang yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (medeplegen) dan perbuatan menganjurkan atau menggerakan (uitlokking). Ihwal posisi masing-masing pelaku akan sangat ditentukan oleh perannya masing-masing pada saat terwujudnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Alat Bukti

Sebagaimana telah saya sampaikan di muka, bahwa penersangkaan Setnov sesungguhnya merupakan hasil pengembangan penyidikan KPK terhadap tersangka lain. Dalam hal ini, merujuk pada hasil pemeriksaan penyidikan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, KPK mendapati bukti bahwa Setnov adalah salah seorang yang terlibat dalam kasus korupsi KTP Eleketronik yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. 

Pendeknya, untuk mengurai keterlibatan Setnov, KPK merujuk pada alat-alat bukti yang telah digariskan dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keterangan saksi baik yang dikemukakan oleh Andi Narogong, Diah Anggraeni, Paulus Tanos, Irman dan Sugiharto di pengadilan Tipikor Jakarta adalah alat bukti saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP. 

Demikian pula bukti pertemuan antara Andi Narogng, Setnov dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia adalah merupakan alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. 

Selain itu, KPK juga menggunakan alat bukti surat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 187 KUHAP serta bukti dokumen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26A UU antikorupsi. Alat bukti lain sesuai dengan fakta persidangan adalah keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), baik ahli hukum pidana maupun ahli pengadaan barang dan jasa. Tegasnya, penersangkaan Setnov oleh KPK dalam kasus KTP Elektronik adalah merujuk pada eksistensi alat-alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan alat bukti petunjuk. 

Hariman Satria kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Kepolisian Resor Pidie Jaya sektor Meureudu melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian di sekolah SMA Negeri Unggul Pidie Jaya yang terletak di  Desa Rungkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Kepala Sekolah di SMA Negeri Unggul Selasa siang (12/7) mendatangi Polsek Meureudu untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di sekolah tersebut yang terletak di Desa Rungkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Pencurian tersebut diketahui sejak Jum'at 07/7/2017 sekitar pukul 13.00 Wib pas diwaktu sedang shalat jum'at. Pertama sekali diketahui oleh penjaga sekolah Musliadi ketika sepulang dari Mesjid. Musliadi Melihat pintu Laboratorium Komputer sudah terbuka dan Pintu Kepala Sekolah sudah tercongkel dan terbuka. Setelah diperiksa ternyata telah  kehilangan sebuah amplifayer peralatan Bel Bekolah.

SMA Negeri Unggul telah mengalami pencurian beberapa kali selama enam bulan terakhir ini. Pada pencurian pertama telah kehilangan 15 sak beras sedang pada pencurian kedua kalinya mengalami kehilangan 10 sak beras dan beberapa peralatan memasak seperti tabung gas elpiji 15 kg.

Pihak sekolah merasa khawatir dan takut kemalingan lagi sehingga berharap pelaku pencurian tersebut cepat ditangkap agar tidak terulang lagi pencurian. Pihak Kepolisian telah berjanji untuk menangkap pencuri tersebut secepatnya.

Akibat kehilangan peralatan bel tersebut, proses belajar mengajar jadi agak terganggu, karena tidak ada lagi bel pergantian jam pelajarannya.

Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pamong sekaligus pelayanan publik diminta memperlihatkan konsistensi sikap untuk loyal kepada negara. Keharusan bagi mereka mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan, terhadap siapapun yang mencoba mengganti atau melawan atau mengganti ideologi negara. Bukan malah terlibat di kelompok yang dinilai bersebrangan tersebut.

“Ya, berhenti saja dari PNS,” kata Tjahjo dalam pesan singkat, Minggu (23/7).

PNS memiliki tugas untuk mengorganisir dan menggerakan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan. Mereka seharusnya memberikan pemahaman terkait ideologi negara kepada publik. Makanya, Tjahjo menentang bila ada aparatur sipil yang tergabung dalam organisasi ini.

Dalam tataran normatif seluruh kepala daerah harus membangun pemerintahan berbasis ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Begitu juga dalam proses pengambilan kebijakan sampai di tingkat RT/RW sekalipun harus mengimplementasikan landasan negara.

“Sebab ini sudah final. Keputusan apapun harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal ika yang kesemuanya demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara,” tambah dia.

Jakarta | Pagi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan perkembangan proyek Bendungan Keureuto di Aceh. Laporan tersebut disampaikandalam bentuk video berdurasi 47 detik yang diunggah dalam akun media sosial Facebook. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bendungan ini bukan satu-satunya yang dibangun di Aceh. Wajar saja, mengingat Pemerintahan Presiden Jokowi memang tengah fokus meningkatkan ketahanan pangan lewat peningkatan ketersediaan sumber daya air, sebagai penunjang utama pertanian.

Selain Keureuto, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah merampungkan dua bendungan yaitu Bendungan Paya Seunara di Kabupaten Sabang dan Bendungan Rajui di Kabupaten Pidie. Bendungan Paya Seunara yang dibangun sejak 2001, telah selesai konstruksinya pada 2016 lalu oleh kontraktor PT Inaco Harapan-PT Inaco Putra Perkasa dengan total biaya pembangunan mencapai Rp 94,89 miliar. Bendungan yang berada di aliran Sungai Paya Senara ini memiliki luas area genangan mencapai 98 ha dan disiapkan untuk menampung air dari Sungai Paya Seunara hingga 1,3 juta meter kubik.

Bendungan ini mempunyai arti penting bagi masyarakat Sabang, dan juga Pulau Weh pada umumnya, karena bermanfaat bagi penyediaan air baku sebesar 125 liter/detik. Pulau Weh selama ini termasuk rawan krisis air bersih karena salah satu sumber air utama yakni Danau Anak Laut semakin hari turun ketersediaan airnya. Bendungan lainnya di Provinsi Aceh yang telah selesai pembangunannya yakni Bendungan Rajui yang terletak di Desa Masjid Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh . Bendungan yang mulai dibangun pada awal tahun 2011 ini selesai pada tahun 2016, membutuhkan biaya sebesar Rp 110,65 miliar.

Dengan luas genangan 33,6 hektar, bendungan ini diharapkan mampu menampung air sebanyak 2,67 juta meter kubik untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 ha, sehingga mendukung program swasembada pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku. Selain itu, lokasi Bendungan Rajui yang berada di kaki lembah Seulawah, Kabupaten Pidie, Aceh, Waduk Rajui Padang Tiji membuatnya terlihat asri dan terbilang masih sangat alami sehingga juga menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi warga sekitar. Sementara, dua bendungan lainnya yakni Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro akan segera dimulai pembangunannya. "Pembangunan infrastruktur juga akan mengintegrasikan industri yang ada di Aceh sehingga pertumbuhannya juga akan semakin meningkat," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya, Kamis (13/7/2017).***

Kadisdik Aceh Bersama Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah

Banda Aceh. Sehubungan akan dilaksanakan ujian pretest PKB tahun 2017 yang diikuti oleh para Kepala Sekolah,Guru PNS dan Non PNS serta Pengawas sekolah pada seluruh jenjang pendidikan (SD,SMP,SMA dan SMK) Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Laisani, M.Si mengeluarkan surat edaran tentang persiapan pelaksanaan pre test PKB.

Beliau meminta kepada para peserta yang akan mengikuti pretest PKB agar  mempersiapkan dirinya seoptimal mungkin untuk dapat mengikuti tes kompetensi pedagogik dan tes kompetensi profesional atau bidang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pada awal Agustus nanti.  

Laisani Menegaskan: “Kita sengaja mengingatkan para guru lebih awal agar mereka dapat mempersiapkan dirinya lebih baik lagi sehingga tidak terulang kejadian seperti tes UKG, di mana banyak guru-guru Aceh yang tidak mengikuti tes tersebut serta menjawab tidak serius semua soal, yang menyebabkan nilai UKG Aceh kurang memuaskan”. 

Ia juga menambahkan agar para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah seluruh jenjang baik SD SMP SMA dan SMK agar meningkatkan kemampuan dirinya melalui forum-forum musyawarah seperti MGMP KKG MKKS dan K3S.

“Kita akan memberi apresiasi kepada para guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang mampu memperoleh nilai terbaik pada Pretest PKB nanti dan bagi  peserta yang nilainya masih di bawah rata-rata akan kita beri perhatian serius. Tambahnya lagi.

Pretest PKB adalah salah satu program yang diluncurkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendapat peta kompetensi guru di seluruh Indonesia pada semua jenjang pendidikan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan kompetensi bagi guru yang masih rendah.

Berikut surat edaran dari Kadisdik Aceh tentang persiapan pelaksanaan Pretest PKB